Sabtu, 03 April 2010

Undang–undang Keterbukaan Informasi Publik

Oleh : Hendri Rahman
Dalam beberapa bulan bahkan beberapa pekan, kita semua dan pada umumnya sebagian besar masyarakat Indonesia telah disuguhi dengan beberapa berita yang sangat eksklusif dan berlangsung secara terus-menerus tentang suatu pemberitaan-pemberitaan menyangkut permasalahan kepemerintahan, mulai dari penuntasan kasus skandal bank Century dengan diperlihatkannya mulai dari perencanaan pembuatan kebijakan, proses pengambilan keputusan serta alasaan pengambilan suatu keputusan tentang penanganan kasus skandal bank Century. Dan tak lama kemudian muncul kasus penuntasan makelar pajak yang melibatkan salah seorang Dirjen pajak yaitu Gayus Tambunan.
Semua informasi yang didapatkan sehingga menjadi suatu pengetahuan bagi masyarakat, didasarkan atas UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut semakin dapat dipertanggung jawabkan.
Keberadaan Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, mengingat itu semua merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Sekaligus juga mempertimbangkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu juga, keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN / APBD dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan serta organisasi lainnya yang menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD dan sumbangan masyarakat.
Melalui mekanisme dan pelaksanaan dengan prinsip keterbukaan akan tercipta kepemerintahan yang baik dalam mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
Berbagai tayangan seperti contoh kasus skandal bank century dan makelar pajak dengan di mediasi oleh media-media, setidaknya merupakan suatu gambaran tentang keterbukaan informasi publik dengan berbagai mekanisme-mekanismenya. Sehingga informasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam menuju pencerahan suatu bangsa.
Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good government) serta terwujudnya masyarakat yang madani.

0 comments:

Posting Komentar