Senin, 22 Maret 2010

Wacana Hukum dan Sistem Media Massa

Media massa, merupakan salah satu lembaga penting dalam ikut mencerdaskan serta membangun kehidupan bangsa, dan hanya dapat terlaksana jika media massa memahami tanggung jawab profesinya serta norma hukum guna meningkatkan peranannya sebagai penyebar informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat, terlebih lagi melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang timbul berupa gejala-gejala yang dikhawatirkan dapat memberi suatu dampak yang negatif.

Ketika media massa masuk dalam ranah sosial maka media massa perlu diatur untuk menjamin kontribusinya terhadap kebaikan publik. Struktur hukum dan kebijakan adalah aturan main yang harus disepakati supaya media dan masyarakat mendapatkan ranah jaminan hukum yang pasti.

Kebijakan publik adalah sekumpulan tindakan kolektif dari seluruh masyarakat. Sementara itu hukum adalah aturan main yang disepakati dan mempunyai perangkat eksekusinya.
Bagian ini adalah bagian yang memperlihatkan hubungan antara masyarakat sebagai kesatuan sosial politik dengan media massa sebagai produk kebudayaan sosial politik masyarakat itu sendiri.


Kebijakan Pokok Komunikasi
Kebijakan pokok ini meliputi masalah dan isu kebebasan berpendapat, keterbatasan dari kebebasan itu sendiri, isu privasi dalam kehidupan sosial, isu paten dan hak cipta, isu kepemilikan media massa, isu konsentrasi kepemilikan media.
Konsep utama dalam komunikasi modern adalah kebebasan berpendapat. Kondisi real dunia sekarang adalah pasar idea. Pasar idea sendiri berkembang dan dikembangkan oleh media massa.

Konteks selanjutnya adalah konsep kebebasan pers. Hal ini, di Amerika, dilindungi oleh amandemen pertama dalam konstitusi mereka. Hanya masalahnya amandemen pertama ini mempunyai keterbatasan, yaitu segala tindak berpendapat dilindungi kecuali defamasi (fitnah) – defamasi tidak jarang dilakukan dalam media dan mempunyai dampak yang begitu keras pada para korbannya, kecabulan (perkembangan kecabulan dalam dunia komunikasi tidak bisa dihindari. Ketidaksenonohan dalam internet tidak bisa dilihat sebelah mata), plagiarisme (bentuk-bentuk modern plagiarisme ini terlihat dari pola-pola pencontekan terhadap karya-karya ilmiah, film atau musik dalam media massa modern), invasi terhadap privasi (secara hukum, privasi juga dilindungi oleh segala sesuatu pun), penipuan.

Sementara itu, isu paten dan hak cipta intelektual sudah mendapat perhatian khusus terutama ketika media massa menyediakan celah-celah yang belum diatur oleh hukum mengenai hal tersebut. Masalah pembajakan dan pola penggandaan merupakan isu-isu yang sering muncul dalam konteks pembahasan ini.

Karya intelektual menjadi penting karena hal ini mendasari pola dan kualitas sosial dan kebudayaan manusia. Sementara itu, karya intelektual menjadi karya yang rentan untuk dilanggar terutama ketika berkaitan dengan bisnis kapital. Pembajakan dan indeks pelanggaran terhadap kekayaan intelektual menjadi masalah penting. Peraturan yang jelas diperlukan untuk memilah dan mengklasifikasi pola kejahatan atau kelebihan media yang bisa membantu pelanggaran tersebut.

Masalah lain adalah masalah kepemilikan dan konsentrasi kepemilikan yang nantinya akan mengarah pada masalah fairness dalam bisnis media modern. Kekuatan pasar memang menjadi kekuatan yang luar biasa tapi masalahnya kekuatan pasar tidak berdiri sendiri. Setidaknya ada beberapa pihak yang berkaitan dengan hal ini, yaitu publik dan negara.

Selain itu, masalah kepemilikan dan konsentrasi kepemilikan akan berhubungan dengan masalah diversitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Integrasi ekonomi secara vertikal dan horizontal tetap harus diatur dalam konteks kebaikan publik tanpa harus mengorbankan esensi bisnis itu sendiri.

Akses Pelayanan Media Universal
Masalah utama dalam pelayanan media adalah permasalahan akses. Proses teknologi dan komunikasi modern seharusnya mengarah pada masalah kemampuan untuk memberikan servis kepada khalayak secara universal tanpa harus dihalangi dengan keterbatasan ruang, waktu dan khalayak.
Akses yang seimbang dan penuh pada masyarakat merupakan hal mutlak harus dikembangkan oleh industri komunikasi modern. Itulah sebabnya juga diperlukan standarisasi teknis untuk media massa. Tentunya standarisasi ini juga mengikuti pola standarisasi lokal perusahaan yang ada dan pola standarisasi internasional yang bisa diakses secara internasional pula. Pengaturan standarisasi ini untuk mempermudah pola tindakan dan perijinan yang diperlukan dalam konteks komunikasi modern.

Regulasi terutama pada media elektronik menjadi sangat penting karena potensi-potensi besar yang dipunyai oleh media massa elektronik, seperti TV (tv komersial, komunitas atau televisi kabel), Radio dan internet. Potensi televisi sebagai industri besar tetap harus mengakomodasi persaingan yang sehat di kalangan pelaku media massa itu sendiri. Industri radio dan institusi radio tidak luput dalam proses ini karena mereka menggunakan frekuensi udara sebagai mediumnya.

Sistem Media Massa

Sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian atau kompnen-komponen yang saling bergantung serta hubungan satu dengan yang lainnya dan masing-masing komponen itu juga berdiri dan fungsi sendiri,Namun saling berkait demi tercapainya satu tujuan yang telah di tentukan.Contoh ; Sistem radio:yang terdiri dari penyiar, wartawan, studionya, bahkan sampai pemancarnya,itu semua merupakan kesatuan dari sistem radio.

Karakteristik sistem:
-Terdapat inteterdependensi atau keterkaitan antar bagian dalam sistem.Implikasinya sistem selalu menciptakan koordinasi-integrasi-siskronisasi.Mengingat dalam sistem dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya
-Dapat menghasilkan “combined action”
Kekuatan baru yang dapat menghasilkan kekuatan baru Bahwa suatu sistem tergantung pada komponennya atau juga komponen yang bergantung pada sistem
-Sistem berorientasi pada tujuan dan semuanya unsur di kerahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Ciri-ciri suatu sistem media massa :penerimanya heterogen,adanya umpan balik,ada organisasi massa,dan juga akan di siarkan secara serempak dalam waktu yang sama.
Dan pada dasarnya media massa adalah suatu sistem karena di dalamnya terdapat berbagai bagian yang saling berinteraksi membentuk kesatuan untuk mencapai tujuan

Sistem Media Massa adalah keterkaitan sub sistem yang membangun dalam media tersebut.
Dalam hal ini,pastinya pemerintah membuat UU tentang pers, untuk mengaturnya,yaitu UU no 40 tahun 1999 dan UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Bagaimana Sistem Media Massa Terbentuk?
Tergantung pada sistem sosial politik yang pastinya di pengaruhi oleh ideologi yang dalam arti luas sering di sebut filsafat sosial

Dalam Filsafat sosial hubungan manusia dengan negara di bagi menjadi dua:
1. Rasional:hubungan manusia dan negara ligaliter atau setara,dalam hal ini “manusia mampu eksis secara individu ,maka dari itu ia menuntut kebebasan yang sebebas-bebasnya.Namun demikian pada umumnya manusia selalu menempatkan dirinya secara proposional,tahu kapan saatnya untuk bebas dan tidak.Contoh nyata,di indonesia,beredarnya majalah orang dewasa (playboy) yang di jual bebas dan tingginya minat masyarakat untuk memilikinya,merupakan bentuk sistem sosial politik libertarian masyarakat terhadap media massa tersebut

2. Absolutisme:Cara pandang manusia yang tidak akan eksis bila tidak ada kelompok.Adanya sistem otoritarian,manusia tidak ada apa-apanya tanpa kelompok.Contoh nyata sistem otoritarian di terapkan di negara malaysia.
Dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem media massa di pengaruhi oleh sistem sosial politik(otoritarian,libertarian,demokratis),dan di pengaruhi oleh filsafat sosial(rasionalisme dan absolutisme)

Malaysia dan Indonesia sebenarnya sama-sama bangsa melayu,yang bila kita lihat mayoritas pemeluk islam di kedua negara tersebut hampir sama.Malayisa yang popular dengan menara petronasnya, Sedang Indonesia terkenal dengan Monasnya.Malaysia yang terdapat ribuan tenaga kerja Indonesia menjadi budak di Malaysia, Malaysia yang pers nya tersenyum dengan kekangan kekuasaan sedang Indonesia yang pers nya tersenyum dengan kebebasannya.
Malaysia yang terkenal dengan keramah tamahan sikap melayu, namun tidak berarti pemerintah bersikap serupa terhadap pers yang ada di sana. Di Malaysia pers lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pers Malaysia tidak pernah memberitakan hal-hal yang negatif tentang suasana negerinya sendiri. Pemerintah mengontrol dengan ketat pemberitaan. Pemerintah memberikan jutlak soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Meskipun Malaysia menganut ideologi demokrasi, dengan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Demokrasi tersebut tidak berlaku bagi institusi pers. Pers di sama seperti di Indonesia pada masa orde baru, yakni dikontrol lewat keharusan pembaruan izin terbit semacam SIUP. Pembaruan izin terbit di ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan di Indonesia pada masa lalu, yakni setiap tahun.utama di kuasai pemerintah atau partai-partai yang berkuasa, yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional.

Di Malaysia kepemilikan pers dikuasai oleh partai nasional yang menggenggam status quo selama berdekade, pers sebagai komponen vital kontrol sosial berperan aktif melakukan pengawasan terhadap sistem politik, hukum, keadilan, penegakan hak asasi, dan sebagainya.

Undang Undang Media Cetak dan Publikasi yang dikeluarkan pemerintah Malaysia di tahun 1984 memberikan kewenangan kepada Departemen Dalam Negeri Malaysia untuk menghentikan penerbitan media massa. Jika pemberitaan tidak sejalan dengan pemerintah, maka izin penerbitan dapat dicabut tanpa alasan yang jelas atau melalui proses hukum.

Di Indonesia
Fenomena Pers di massa orde baru yang hampir sama dengan pers di malaysia yaitu
Pers menyandang atribut yang menyebabkan sering terpojok pada posisi yang dilematis. Disatu sisi tuntutan masyarakat mengharuskan memotret realitas sosial sehingga pers berfungsi sebagai alat kontrol. Namun pada posisi lain, sebagai institusi yang tidak lepas dari pemerintah, menyebabkan pers cenderung tidak vis a vis terhadap pemerintah. Ini artinya, pers mau tidak mau harus mematuhi mekanisme yang menjadi otoritas pemerintah. Inilah yang membuat pers binggung menentukan pilihan, antara kewajiban moral terhadap masyarakat dan keharusan untuk mematuhi aturan pemerintah sebagai konsekuensi logis.
Hal demikian tak ubahnya dengan mendikte pers yang telah kehilangan otonominya. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimanapun juga pers masih punya otonomi, salah satu kemampuan untuk bertahan hidup ditengah derasnya iklim demokrasi dan himpitan struktur yang harus ditaati.

Peringatan pemerintah Orde Baru muncul karena kepedulian pers pada kepentingan masyarakat. Pers mendapat peringatan pemerintah sama saja dia mempunyai otonomi sendiri, sebab ia berani menentukan pilihannya untuk berpihak pada masyarakat.

Bagi masyarakat, pers berfungsi sebagai katarsis. Katarsis adalah kelegaan emosional setelah mengalami ketegangan dan pertikaian batin akibat suatu lakuan dramatis. Akan tetapi di lain pihak terbentur oleh ketidak mampuan untuk lepas dari keberadaan negara. Jadi pers sebagai katarsis maupun ketundukan pers pada sistem politik memaksa pers bersifat pasif dan kurang otonom. Karena dijadikan wahana tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah tanpa pers sendiri diberikan otonomi untuk memilih kebijakan yang diinginkan.

Namum bila kita analisis saat ini,pers di indonesia cenderung ke libertarisme,yang mana adanya suatu kebebasan yang sering lupa fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan pemerintah lalai untuk mengontrol pers, sehingga banyak berdampak pada ketahanan dan keamanan bangsa sendiri.Sebagai contoh nyata:adalah kasus ambalat yang mana media massa selalu memberitakan perkembangannya,akibatnya sering terjadi aksi demontrasi yang di lakukan mahasiswa ke pada pemerintah,agar pemerintah bertindak tegas ke pada Malaysia,dan seolah peperangan akan terjadi..alih-alih aksi demontrasi yang di lakukan mahasiswa berakhir dengan tindaka ktiminal dan bentrok dengan aparat kepolisian yang mengamankan.

Kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas. Sama halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan hukum dan ketertiban. Tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak mungkin. Akan tetapi, semestinya kebebasan berpendapat lewat media tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik.Peraturan bagi media massa atau sistem pers disuatu negara, intervensi pemerintah ataupun politik pada kebebasan yang bertanggung jawab.

0 comments:

Posting Komentar