Senin, 22 Maret 2010

Undang-undang Penyiaran (Broadcasting Law) part 2

Sebenarnya RUU versi DPR ini tidak ditolak oleh semua pihak. Kelompok yang menyebut dirinya mewakili konsumen dan media watch, menyatakan mendukung RUU milik DPR ini. Kelompok yang mendukung ini adalah; Media Watch and Consumer Center, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Media Ramah Keluarga, Barisan Perempuan Penyelamat Generasi dan Pusat Advokasi dan HAM. Sejumlah pendukung ini menyatakan bahwa RUU Penyiaran hasil DPR tersebut mendasari semangat keberpihakan pada kepentingan publik, mengedepankan pluralisme dan demokrasi, mendorong pembatasan peran pemerintah, sambil menegakkan kedaulatan nasional. (Kompas 24 Februari 2001)

Di bagian lain, salah satu pendukung RUU Penyiaran versi DPR ini, Ade Armando yang juga Direktur Media Watch and Consumer Center, sebuah kelompok pemerhati media yang berada di bawah organisasi The Habibie Center, mengemukakan bahwa RUU Penyiaran tersebut “dari perspektif kepentingan publik, telah dirancang secara serius dan mencerminkan pemahaman mendalam tentang permasalahan penyiaran”, dan jika RUU ini digolkan dan ketentuan-ketentuan di dalamnya dijalankan dengan konsisten, “kekhawatiran masyarakat tentang dampak negatif televisi dan radio akan bisa ditekan… misalnya … unsur kekerasan, cabul, perjudian, mempertentangkan SARA, memperolokkan dan merendahkan nilai agama serta martabat manusia. Tidak itu saja, stasiun televisi juga dilarang menyiarkan acara untuk orang dewasa pada jam anak-anak lazimnya menonton televisi”. (Republika 3 Maret 2001)


Kepentingan Modal atas Regulasi Penyiaran

Pada awal pembahasan revisi UU Penyiaran ini, fokus keberatan banyak pihak banyak tertuju pada soal peran dominan negara yang dikhawatirkan kembali lewat kelembagaan KPI. Sejumlah peran yang dibawakan oleh KPI sebagaimana disusun dalam draft UU Penyiaran versi DPR, mendapat banyak kritik dari berbagai kelompok, misalnya soal pemberian ijin penyiaran, otoritas untuk mencabut ijin penyiaran, posisi sebagai pembina dan pengontrol isi siaran.

Penolakan atas masalah kepemilikan silang baru mencuat ketika draft ini beredar di masyarakat dan segera saja berbagai kelompok ad hoc dibentuk dan merespon pembatasan yang direncanakan dalam UU yang akan datang tersebut. Sebagai reaksi, kemudian sejumlah kelompok industriawan penyiaran seperti ATVSI, dan Komteve menyiapkan draft RUU tandingan yang membela kepentingan televisi swasta. Mereka menginginkan bahwa televisi swasta menjadi independen dan tidak lagi dicampuri oleh intervensi pemerintah.

Yang mengherankan adalah posisi yang dibawakan oleh SPS yang kemudian membentuk kelompok kerja MPPI, yang tergolong berada paling depan dalam mengusulkan revisi UU Penyiaran ini. SPS yang di masa Orde Baru menjadi bagian dari alat represi politik Orde Baru, tiba-tiba saja menjelma menjadi pembela kebebasan pers paling depan. Ketuanya Leo Batubara, mengklaim bahwa MPPI telah memiliki rancangan revisi UU Penyiaran sejak bulan Maret 1999, saat di mana pembahasan masalah ini belum lagi dibicarakan secara publik. Lalu dalam berbagai forum lalu Leo Batubara menegasi seluruh peran negara dan menganggap pemerintah sebagai “penjajah” dan menganggap bahwa “musuh penyiaran adalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah departemen perhubungan dan telekomunikasi”. Leo pun mengatakan bahwa perjuangan dalam merevisi UU Penyiaran ini adalah perjuangan demokrasi karena ia melihat konsep RUU Penyiaran versi DPR merupakan bagian dari belenggu baru pemerintah (Kompas 7 Oktober 2000, Suara Karya 21 & 22 September 2000).
Dalam kesempatan yang lain, Ketua PRSSNI, M. Taufik, menyebutkan bahwa RUU Penyiaran yang dibuat oleh DPR sebagai bentuk pengkhianatan atas agenda Reformasi, karena cenderung membatasi ruang gerak media elektronik dalam memberikan informasi kepada pemirsanya. (Kompas 13 Maret 2001)

MPPI misalnya dalam salah satu rilisnya menyatakan bahwa larangan kepemilikan silang yang diatur dalam RUU versi DPR menunjukkan anggota DPR kurang paham terhadap perkembangan konvergensi teknologi yang menjadi andalan media massa untuk bertahan hidup (Kompas 23 Februari 2001). Sementara itu Anton A. Nangoy, ketua ATVSI (Asosiasi Siaran Televisi Siaran Indonesia) mengemukakan ketakutan bahwa kepemilikan silang media tidak beralasan, karena monopoli dapat dicegah dengan membatasi penguasaan pasar.
SPS yang memback-up MPPI secara penuh lebih memperjelas posisi dan pendapatnya dalam perdebatan ini. Dalam salah satu terbitan internalnya, SPS mengemukakan pandangannya demikian:

Salah satu alibi yang mengemuka dari para penggagas RUU Penyiaran, khususnya anggota Pansus DPR RI ikhwal pencantuman pelarangan kepemilikan silang media massa, tak lain dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan media pada satu tangan pemilik modal tertentu. Jika pemusatan kepemilikan ini terjadi, dikhawatirkan akan memunculkan penciptaan monopoli informasi, dan ujungnya berakibat pada terjadinya monopoli kebenaran.

Sungguhkah sedemikian gawatnya implikasi kebenaran silang itu bakal berlangsung? Agaknya masih terlalu dini jika dikatakan tesis itu bakal terjadi sepenuhnya. Betapa tidak, jika untuk menciptakan monopoli informasi saja, misalnya, sudah merupakan pekerjaan yang luar biasa bagi media. Apalagi jika Cuma dua atau tiga media. Belum lagi, bila media-media tersebut bukan pemimpin pasar di kategori masing-masing…

Pada sisi lain yang sejajar, masyarakat dewasa ini telah menikmati apa yang sebelumnya sulit diperoleh selama masa rezim Orde Baru berkuasa – demokratisasi pilihan atas media. Ini tentu saja selaras dengan asas mekanisme pasar yang – dimanapun juga – selalu menguntit sukses dan keberhasilan bisnis sebuah media. Hanya media yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat saja yang bisa bertahan di pasar. Itulah sebabnya, alih-alih menciptakan monopoli informasi, sebaliknya malah ditinggalkan konsumen lantaran pemberitaannya yang tak mau mengikuti selera pasar.

Sudah jelas bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh pihak SPS mewakili kepentingan modal, karena hal yang berkait dengan masalah monopoli informasi – seberapa pun sumirnya klaim ini – tidak bisa mengingkari kondisi bahwa dengan perkembangan konglomerasi media, sebenarnya pilihan menjadi lebih sedikit dan cenderung menawarkan hal yang sama saja, menawarkan konsumerisme, tanpa membangkitkan daya kritis kepada masyarakat. Apakah itu monopoli ataupun oligopoly, keduanya cenderung membawa kondisi demikian dalam sajian medianya.

Dan argumen yang menyerahkan sepenuhnya kondisi yang ada kepada pasar, bukanlah suatu argumentasi yang juga mengesankan, karena itu mengasumsikan adanya suatu konsep pasar sebagai hal yang netral, yang menjadi wasit yang adil bagi perkembangan industri yang ada, padahal yang ada adalah pasar yang dibentuk oleh kelompok tertentu, dengan menyertakan aktor-aktor tertentu di dalamnya dan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu pula.

Sementara itu anggota ATVSI yang lain, yaitu Surya Paloh, yang sekaligus pemilik stasiun Televisi Metro TV dan Koran Media Indonesia, balik bertanya, “Apa yang salah dengan kepemilikan silang seperti saya sekarang memilik Metro TV dan Media Indonesia. Dalam pasal itu nantinya saya bisa terkena pidana. Di masa globalisasi ini kita harus mengoptimalkan multimedia. Buat apa membuat RUU yang isinya mundur ke belakang. Mestinya membuat RUU untuk tujuan maju ke depan. Itu cara berpikir yang terbalik, tak sesuai edengan misi reformasi yang kita sedang dengung-dengungkan sekarang ini.” (Media Indonesia 23 Februari 2001)

Belakangan ATVSI mendesak Pansus DPR untuk menghapus pasal yang melarang kepemilikan silang media. Dalam rilis yang disebarkan, disebutkan alasan mereka bahwa jika kepemilikan silang dilarang, Indonesia akan diterobos oleh siaran dari luar dan dengan sendirinya akan kalah bersaing. Ketua ATVSI, Anton Nangoy, mengatakan bahwa jika larangan kepemilikan silang diberlakukan, maka akan menghambat industri pertelevisian di Indonesia. Ia menilai bahwa RUU yang dibuat oleh DPR penuh dengan kewajiban kepada industri penyiaran tanpa memberikan perlindungan yang memadai terhadap industri tersebut. Jika RUU ini diundangkan, akan memasung kebebasan pers. (Kompas 28 Februari 2001)
Keberatan lain juga dikemukakan oleh PPPI yaitu asosiasi perusahaan periklanan di Indonesia yang khawatir dengan banyak butir dalam RUU penyiaran yang mengancam kehidupan industri periklanan, karena misalnya di dalam RUU Penyiaran diharapkan asosiasi periklanan memperbaharui kode etik mereka setiap tiga tahun, dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan periklanan disamakan dengan hukum pidana. (Republika 3 Maret 2001)

Belakangan muncul argumentasi lain untuk menyerang RUU Penyiaran versi DPR ini dengan mengatakan bahwa RUU Penyiaran ini memberikan proteksi kepada produk dalam negeri, yang itu berarti melanggar perjanjian perdagangan Asia (AFTA) dan juga perjanjian perdagangan dunia (WTO). Indonesia bisa kena sanksi jika melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri. (Media Indonesia 3 Maret 2001)
Kelompok-kelompok yang mengritik RUU Penyiaran versi DPR juga menggunakan argumentasi soal “kebebasan pers”, “pengkhianatan terhadap reformasi”, dan “sinergi dalam industri media” sebagai alasan mereka untuk menolak pelarangan kepemilikan silang dalam industri media. Sumber argumentasi tentang sinergi dalam industri media, rupanya berujung pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh World Association of Newspaper (WAN) meeting di Brazil tahun 2000. Namun tak banyak kelompok mencoba mengejar lebih jauh argumentasi tersebut.

Misalnya saja dengan mengacu pada rekomendasi pertemuan di Brazil tersebut, ada tiga pertanyaan krusial yang bisa diajukan. Pertama, apakah status dari pertemuan World Association of Newspaper tersebut pada regulasi negara? Apakah status pertemuan WAN tersebut sama dan setingkat dengan pertemuan kelembagaan-kelembagaan UN (PBB) yang memiliki sifat mengikat dan juga memiliki sejumlah sanksi internasional jika suatu negara yang menjadi anggota UN tidak menjalankan rekomendasi yang ada. Kedua, artinya di sini, siapa yang “mewakili Indonesia”, adalah hal yang bisa diperdebatkan. Apakah kelembagaan yang mewakili Indonesia di forum WAN itu adalah negara? Ataukah asosiasi pengusaha penerbitan? Ataukah kelompok serikat buruh? Hal ini harus lebih dulu diperjelas. Ketiga, pun kalau ada rekomendasi soal sinergi dari WAN tentu saja wajar, karena bagaimana pun juga WAN adalah mewakili kepentingan industriawan atau kalangan pemodal dalam industri media. Dan tentu saja jika WAN memberikan rekomendasi demikian, tidak dengan sendirinya kelompok pekerja (buruh) dari industri media akan memberikan rekomendasi yang sama atas fenomena multimedia yang berkembang saat ini.
Implikasi RUU Penyiaran ini terhadap para pekerja industri media, belum banyak dikemukakan, yang lebih banyak muncul adalah argumentasi yang dikeluarkan oleh para pemilik media. Di sini menjadi penting untuk mengamati secara cermat, siapa bicara apa, karena bagaimanapun juga posisi struktural (dalam hal kepemilikan modal; antara pemilik modal dan kelompok pekerja) membedakan kepentingan yang dibawakannya. Apakah betul jika kepentingan pemilik media yang diakomodir, dengan sendirinya mengakomodir kepentingan para pekerja media? Ilustrasi tentang hal ini menjadi sangat jelas dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh SCTV terhadap Surya Paloh, pemilik Grup Media Indonesia, dengan Djoko Susilo, anggota DPR dari Komisi I, ketika Metro TV meluncurkan siaran pertamanya.
Dalam wawancara tersebut, Djoko Susilo menyerang posisi Surya yang ia katakan melakukan sinergi antara Metro TV dan Koran Media Indonesia, tapi apakah ia juga memperhatikan aspek ketenagakerjaannya di sini. “Apakah karyawan Media Indonesia yang anda gunakan juga untuk Metro TV diberi tambahan gaji atas kerjanya di dua tempat ini?” Begitu pertanyaan yang disampaikan oleh Djoko, yang juga bekas wartawan Jawa Pos Group. Surya sangat marah dengan pertanyaan itu dan terlihat gagap untuk menjawab serangan tadi. Akhirnya Surya hanya bisa berkata “Anda lihat … seorang anggota DPR, anggota Dewan hasil pemilihan umum di alam reformasi, tingkat dan cara berpikirnya, cara berbicaranya seperti itu … Saya sedih sekali, ketika anggota Dewan yang tingkat kualifikasi, cara berpikir, dan dimensi berpikirnya begitu amat naïf, terbatas.” (Hisyam 2001)

Di sini point utama tidak dibahas secara dalam, dan Surya tidak memiliki jawaban yang baik atas pertanyaan penting tadi, dan ini menunjukkan secara jelas, bagaimana kepentingan pemilik media tidak selalu sejalan oleh pekerja media, walaupun artikulasi persoalan ini jarang mengemuka di kalangan pekerja media sendiri.

Di sinilah letak dilemanya. Kekasaran yang dilakukan oleh Negara dalam mengontrol isi, kepemilikan dan mati hidupnya media, telah membuat banyak kalangan terlena dan trauma dengan besarnya kekuasaan negara, namun lupa bahwa kekuasaan modal memiliki kekuatan yang tak kalah dashyat, bahkan mungkin lebih dashyat daripada kekuasaan negara itu sendiri. Kekuasaan modal bisa berkolaborasi dengan jenis kekuasaan macam pun dan jenis kapitalis apapun.

Menentang intervensi negara dalam industri media adalah salah satu hal, namun memberikan fungsi baru kepada negara (dalam hal menjadi regulatory body) adalah hal yang lain lagi. Dan pada titik inilah juga persoalannya luput dibahas dalam perdebatan RUU Penyiaran itu. Ada tendensi yang sangat besar untuk seekstrim mungkin untuk menentang fungsi apapun dari negara, bahkan jika mungkin direduksi ke titik nol sekalipun. Padahal masalahnya bukan cuma soal intervensi negara dalam industri media, tapi juga mentransformasi peran baru dari negara, dari yang pengatur segalanya, menjadi pengatur untuk kepentingan publik. Kira-kira semacam peran yang dilakukan di negeri-negeri yang menganut system welfare state.

Dan yang patut dilihat secara cermat adalah kecerdikan kelompok pemodal untuk menutupi kepentingan ekspansi modal mereka dengan jargon-jargon yang seolah-olah membela kebebasan pers, membela akses masyarakat terhadap informasi, hingga membela proses reformasi dan demokratisasi.
Walau tidak banyak suara kritis yang menyoroti perdebatan dalam RUU Penyiaran namun ada pula beberapa pengamat yang menunjukkan sikap lebih dingin dari mereka-mereka yang menggebu-gebu ingin mengubah RUU Penyiaran versi DPR tersebut. Veven Sp Wardhana, seorang koordinator Media Watch di ISAI, dalam salah satu artikelnya menyoroti kepentingan tersembunyi di balik kepentingan modal yang marah-marah jika ekspansinya dibatasi. Veven menulis bahwa jangkauan siaran yang tak boleh melewati jumlah 50% dari seluruh wilayah Indonesia tak disukai oleh para pemodal karena akses yang terbatas tersebut tak menarik untuk para pengiklan yang biasanya menginginkan jangkauan iklan yang sangat luas. Lalu Veven pun menyoroti soal dibatasinya penyiaran tidak untuk komunitas tertentu, Veven curiga bahwa kepentingan modal khawatir jika makin banyak komunitas tertentu memiliki siaran tersendiri maka program mereka pun tak akan laku. Untuk itu kelompok pemodal pun setuju untuk membatasi penyelenggara siaran hanya bagi pihak pemerintah dan swasta saja. Komunitas tertentu tak diperbolehkan memiliki siaran sendiri. (Koran Tempo …)


Bagaimana mengontrol Modal?

Di sinilah dilema terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara yang mengalami situasi transisional, dimana kekuatan negara mulai terpecah atau bahkan diganti secara keseluruhan, namun di sisi lain kekuatan modal lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan bahkan dengan sangat mudah beradaptasi dengan kekuasaan baru, dan praktis kekuatan modal tidak memiliki jaringan birokrasi yang seluas birokrasi negara, yang memudahkan kekuatan modal untuk mengontrolnya, apakah mereka akan bisa berjalan bersama dengan pemerintahan baru, ataukah mereka akan mencari tempat lain dimana kekuatan negara bisa bekerjasama dengannya.

Dalam situasi globalisasi, hal ini menjadi sangat dimungkinkan, dimana pergerakan capital menjadi sangat mudah dan khusus dalam situasi seperti di Indonesia, ada kelompok pengusaha yang diuntungkan dengan situasi yang berubah dan ada pula pengusaha yang tidak diuntungkan. Industri media termasuk salah satu yang mengalami keberuntungan dengan perubahan situasi ini karena dengan deregulasi dan liberalisasi yang terjadi dalam sector media, maka mereka segera menjadi kapitalis-kapitalis baru atau semakin memperkuat posisi mereka untuk tumbuh di Indonesia.

Jika dalam situasi transisional jaman Orde Reformasi ini, maka Negara bukan lagi satu-satu penentu kebijakan ekonomi politik dan social di negeri ini, dan mereka walaupun masih memiliki kewenangan dalam pengaturan kebijakan, mau tak mau harus berbagi kekuasaan dengan pihak-pihak lain, apakah itu kelompok masyarakat sipil, militer ataupun kalangan pengusaha. Dan di sinilah konteks yang penting ketika bicara soal perdebatan RUU Penyiaran yang ada saat ini.

Di satu sisi memang hal tentang monopoli informasi adalah hal yang masih banyak diperdebatkan, namun memiliki 100 buah penerbitan di 30 buah propinsi di Indonesia, bukanlah pertanda yang sehat untuk perkembangan industri media yang lebih beragam dan membuka pilihan yang lebih baca kepada konsumen.

Kelompok media besar pun cenderung bungkam atas isu ini, dan perdebatan soal kepemilikan silang ini nyaris luput dari perhatian, dan energi banyak dihabiskan untuk membahas situasi dilematis dari KPI. Kelompok Kompas misalnya, cenderung diam terhadap isu kepemilikan silang ini namun di sisi lain, tahu-tahu Kompas mengumumkan bahwa mereka meluncurkan televisi swasta baru, TV 7.

Persoalan modal memang merupakan persoalan yang cukup pelik, karena hal ini cenderung diabaikan dalam berbagai literatur soal demokrasi. Problem demokrasi lebih banyak berurusan dengan kondisi represif negara terhadap warganya dan berbagai usaha untuk mendobrak dominasi tersebut. Namun apa yang terjadi dengan perkembangan modal dan bagaimana ia pun menelikung berbagai problem lain, jarang diberikan perhatian secara proporsional.

Kasus yang ditunjukkan di atas barulah bicara dalam tataran kepentingan modal ‘lokal’ dan belum lagi bicara dalam konteks modal ‘global’ yang masuk dalam industri media di Indonesia, dengan segala sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah, capital yang sangat mobile, dan juga capital yang bisa mempengaruhi factor-faktor kehidupan dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, budaya dan lain-lain.

Masih banyak hal yang perlu dipelajari untuk mengenal karakter modal dan bagaimana dilematisnya posisi soal modal dalam industri media ini, terutama dalam situasi masyarakat post-authoritarian (atau kondisi yang akan kembali menjadi authoritarian?). Setidaknya kasus ini hendak memberikan suatu ilustrasi bahwa problem kebebasan pers, bukan semata-mata bagaimana ia bisa bernegosiasi dengan kekuasaan negara yang represif, tapi juga ia harus berhadapan dengan kepentingan pemilik modal, karena bagaimana pun juga industri media lain dengan industri-industri lainnya, berurusan dengan soal pembentukan citra yang dimediasi lewat media-media yang ada. Lalu implikasinya kepada para pekerja media, pada kehidupan masyarakat luas dan lain-lain, masih harus diselidiki lebih jauh. Di sini mungkin kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain ketika menghadapi problem serupa, bagaimana kemudian bentuk respon yang dilakukan. Dan terakhir, bagaimana pun juga, konfigurasi politik dari pemerintahan transisional ini juga juga perlu dipertimbangkan untuk memahami secara spesifik problem yang dihadapi ini, suatu masyarakat yang baru lepas dari situasi authoritarian, mengalami kebebasan dalam waktu sejenak, namun bisa jadi akan kembali terjebak dalam situasi yang lama.

0 comments:

Poskan Komentar