Senin, 22 Maret 2010

Undang-undang Penyiaran (Broadcasting Law) part 1

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan (ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah: apakah syarat-syarat dan prosedur mendapatkan izin penggunaan frekuensi radio telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, bagaimanakah penyalahgunaan izin penggunaan frekuensi radio dan akibat hukumnya berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bagaimanakah upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan izin penggunaan frekuensi radio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif kualitatif. Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain). Izin bisa diperpanjang melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin. Izin penyelenggaraan penyiaran yang sudah diberikan dan masih berlaku dimungkinkan untuk dicabut kembali oleh negara jika sewaktu-waktu lembaga penyiaran tersebut: Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan (ini berlaku bagi lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun); Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; Dipindahtangankan kepada pihak lain; Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Represi Politik
Indonesia di bawah kepemimpinan Suharto dan Orde Baru adalah kisah represi politik terhadap industri media yang terus berlangsung sejak awal masa Orde Baru hingga pada hari-hari terakhir kekuasaan Orde Baru. Lebih dari tujuh puluh suratkabar dan majalah pernah mengalami masa pembredelan dalam 33 tahun kepemimpinan Orde Baru dan selama masa itu pun, hampir lebih dari 20 tahun masa Orde Baru, televisi dikuasai oleh Negara, dan radio pun mengalami pembatasan untuk tidak boleh menyiarkan berita sendiri. Mereka hanya boleh menyiarkan berita yang telah dibuat oleh stasiun Radio milik negara.

Faktor modal baru menjadi cukup signifikan dalam industri media di Indonesia ketika pada pertengahan tahun 1980-an, muncul beberapa kelompok industri media yang perlahan-lahan membangun kerajaannya untuk menguasai seluruh Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru. Ada beberapa penjelasan structural untuk itu, misalnya sejak ditutupnya iklan di televisi (Kitley 2001, Dhakidae 1991) maka limpahan iklan tersebut dinikmati oleh industri media cetak, dan memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Di luar itu membesarnya kerajaan media seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia dan Jawa Pos, juga dikarenakan misalnya Kompas menyiapkan strategi untuk bersiap-siap jikalau Kompas dibredel oleh pemerintah (Ishwara 2001, Dhakidae 1991), atau Media Indonesia mengembangkan kerajaannya ke daerah-daerah karena hendak membantu perkembangan pers daerah (Hisyam 2001), sementara itu Jawa Pos berkembang makin membesar dan memiliki lebih dari 100 suratkabar sampai akhir tahun 2001 (lihat terbitan khusus Koran Kita dalam Jawa Pos edisi 1 Januari 2000)

Namun setelah akhir 1980-an muncul deregulasi yang memberi peluang atas munculnya industri televisi swasta, maka kue iklan yang selama ini dinikmati oleh industri media cetak, perlahan-lahan direbut oleh industri televisi sehingga perimbangannya menjadi bergeser. Dan pada saat sama, industri radio pun mulai menjadi media yang menarik, karena ia bukan lagi semata-mata hiburan, tapi juga media informasi.

Kontrol ketat negara yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, perlahan-lahan dilawan oleh kekuatan modal, dan hal ini menjadi paradoks terutama karena kekuatan modal yang tadinya selektif hanya diberikan kepada kelompok kroni Orde Baru, perlahan-lahan justru menggerus wibawa yang dipertahankan oleh Orde Baru (Hidayat 2000). Televisi dan radio swasta perlahan-lahan menjadi berani untuk menampilkan acara yang kritis terhadap pemerintah. Beberapa acara televisi kemudian sempat dilarang siaran kembali, seperti kasus acara Perspektif yang dipimpin oleh Wimar Witoelar. Perspektif disiarkan lewat stasiun televisi SCTV, yang dimiliki oleh ipar Soeharto, stasiun televisi swasta kedua di Indonesia.

Benih dari pertikaian antara kekuasaan Negara dan kekuasaan modal sebenarnya bisa juga dilihat tarik ulur yang terjadi di kalangan birokrasi, hanya beberapa minggu sebelum terjadinya pembredelan tiga mingguan di Jakarta, Tempo, Detik dan Editor. Hanya beberapa minggu sebelum terjadinya pembredelan, pihak menteri negara investasi dan menteri penerangan bersilang pendapat soal investasi asing dalam industri media di Indonesia. Sebagai bagian dari program deregulasi sejumlah kebijakan investasi, maka pemerintah mengajukan sejumlah sektor baru yang dibuka untuk investasi asing, dan kementerian investasi memasukkan industri media massa sebagai salah satu tujuan yang bisa dimasuki investasi asing. Belum lagi keputusan itu dijalankan, langsung muncul reaksi keras dari menteri penerangan yang menolak masuknya modal asing dalam industri media. Alasan yang digunakan saat itu adalah soal nasionalisme ekonomi, dan idealisme pers. Namun sesungguhnya alasan ini hanyalah sekedar untuk menutupi alasan sesungguhnya bahwa jika investasi asing masuk dalam sektor media massa, maka pemerintah akan kehilangan kontrolnya yang paling besar terhadap isi (content) dari industri media tersebut, suatu privilege yang berpuluh tahun mereka miliki untuk mengontrol kehidupan industri media di Indonesia.

Kekuatan modal pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Orde Baru menunjuk pada situasi dimana industri media di Indonesia ada dalam tarik menarik keras antara Istana dan Pasar (Palace and Market) karena pada dasarnya bentuk pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang kapitalis represif (Hidayat 2000), yaitu kapitalisme dalam industri media yang dilakukan secara selektif, sembari tetap mengontrol isi dari media karena isi media sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra Negara.

Segera setelah kekuatan modal terbentuk, perlahan-lahan kewibawaan Negara mulai runtuh dan kekuatan baru yang mengontrol industri media adalah kekuatan modal. Dan menjadi makin jelas, ketika masa transisi politik, negara menunjukkan sikap untuk melonggarkan kontrol terhadap media, dan melakukan sejumlah deregulasi dalam bidang media cetak, radio, dan televisi yang dilakukan oleh Menteri Yunus Yosfiah. Segera setelah deregulasi dilakukan, maka ratusan hingga ribuan surat ijin dikeluarkan, padahal pada masa sebelumnya jumlah penerbitan di seluruh Indonesia hanya mencapai 300 buah. Radio swasta kini diperbolehkan memproduksi siaran beritanya sendiri, terlepas dari kewajiban untuk relai kepada Radio Republik Indonesia (RRI), dan Menteri Yosfiah pun memberikan ijin siaran kepada sejumlah televisi swasta lain. Hasilnya pada akhir tahun 2001, ada 9 stasiun televisi swasta, dan juga sejumlah televisi yang bersiaran dalam skop yang lebih terbatas.

Bahkan Menteri yang sama pun memberlakukan UU Pers yang baru (disahkan sebagai UU no.40/1999) menggantikan UU Pers sebelumnya (yaitu UU no. 21/1982). Berbeda dengan UU Pers yang lama, UU yang baru memberikan jaminan yang lebih besar atas kebebasan pers, seperti ketentuan yang tidak mengharuskan adanya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), tidak mengenal adanya pencabutan SIUPP, dan mengijinkan masuknya modal asing dalam industri media. Bahkan Menteri ini pun memecah monopoli organisasi kewartawanan yang selama ini dilakukan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan mengakui sejumlah organisasi kewartawanan lain seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan kelompok-kelompok lainnya. Lebih maju lagi, Menteri ini bahkan menyarankan agar Departemen Penerangan, yang selama ini menjadi aparat ideology, ekonomi dan politik negara (istilah Dhakidae), dibubarkan saja.

Dan benar, pada pembentukan kabinet di bawah presiden Abdurrachman Wahid, Departemen Penerangan dibubarkan. Presiden Wahid kala itu mengatakan bahwa urusan komunikasi dalam masyarakat biarlah ditentukan oleh masyarakat sendiri, tidak oleh pemerintah. Sejak masa itu maka Negara kelihatan tidak lagi mengekang industri media, setidaknya untuk sementara ini. Sejumlah kalangan, terutama dari kalangan industriawan media, kelompok professional wartawan dan para pekerja media, merasa lega bahwa mereka berhasil menumpulkan pedang Democles yang selama ini dimiliki oleh Departemen Penerangan. Tiga puluh tahun di bawah bayang-bayang ketakutan, akhirnya bisa sirna. Kondisi ini membuat kontrol negara mencapai titik terendah.

Dalam kondisi yang baru, memang negara lalu harus melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok baru untuk bisa melakukan pengaturan kebijakan dan pemberian ijin. Kekuatan negara menjadi sangat lemah jika dibandingkan pada masa Orde Baru dimana negara menjadi penentu mati hidupnya industri media.

Dalam era yang sedang berubah tersebut muncul banyak fenomena baru dalam industri media di Indonesia, misalnya kemunculan sejumlah franchise media yang beredar dalam pasar media cetak - hal yang terlarang di masa Orde Baru – sejumlah kelompok media memperluas jaringan media mereka ke daerah-daerah, muncul suratkabar dan majalah baru, dan lain-lain.

Dalam situasi yang penuh kebebasan seperti ini, pengaturan masalah penyiaran dilakukan. UU Penyiaran disahkan pada tahun 1997 dengan memberikan waktu selama lima tahun untuk pelaksanaannya. Namun belum sampai lima tahun UU Penyiaran berlaku efektif, namun UU ini segera diusulkan untuk direvisi. Alasan utama yang berkembang saat itu adalah UU Penyiaran adalah produk Orde Baru sehingga harus diganti, karena sejumlah paradigma yang ada justru mengekang media. Dapat juga ditambahkan di sini bahwa setelah para kelompok advokasi media berhasil menggolkan pengesahan UU Pers yang lebih liberal, ada muncul semacam perasaan bahwa perluasan kebebasan pers juga bisa diterapkan dalam konteks industri penyiaran.

Di sini akan dipersoalkan, untuk siapa sesungguhnya perjuangan untuk revisi UU Penyiaran itu dilakukan? Apakah betul untuk kepentingan masyarakat, ataukah untuk kepentingan ekpansi modal? Lalu bagaimana peran yang harusnya dilakukan pemerintah dalam situasi yang berubah ini? Lalu bagaimana harus melindungi kepentingan masyarakat dalam berhadapan dengan kepentingan modal?

*1. Jawa Pos Group :
107 suratkabar, tabloid, perusahaan percetakan, stasiun televisi
*2. Kompas Gramedia Group
50 suratkabar, majalah, tabloid, hotel, percetakan, 5 penerbit buku, distributor, jaringan toko buku, dll.

*3. Media Indonesia Group
4 suratkabar, stasiun televisi, hotel, percetakan

UU Penyiaran yang pertama telah disahkan pada akhir September 1997. Ketika itu UU Penyiaran masih berada dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun belum sempat Undang-undang ini berlaku efektif (membutuhkan waktu 2 tahun untuk membuatnya efektif berjalan), pemerintahan Soeharto keburu jatuh dan kemudian banyak tuntutan agar UU Penyiaran direvisi.

Ada banyak masalah yang mendapat tanggapan dari kalangan media terhadap UU Penyiaran pertama tersebut, di antaranya adalah peran dominan negara dalam menentukan arah kebijakan penyiaran di Indonesia, belum lagi dengan peran yang diberikan kepada penyiaran agar bisa “menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat adil dan makmur” (pasal 4 UU Penyiaran 1997).

Selain itu penyiaran diharapkan untuk bisa “penyaluran pendapat umum yang konstruktif”, lalu “meningkatkan budaya bangsa”, “meningkatkan kemampuan perekonomian nasional untuk mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing”, serta “meningkatkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis”. Seluruh jargon yang dikemukakan di sini adalah inti dari strategi kebudayaan, ekonomi dan politik dimana Orde Baru mengabdi padanya. Tentu saja kebijakan macam inilah yang ditujukan tak hanya pada industri penyiaran tapi juga industri media cetak yang telah lebih dulu mengalami berbagai represi.

Peran dominan negara juga di sini ditunjukkan lewat konsep kelembagaan bernama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N) yang merupakan “lembaga nonstructural yang merupakan wadah kerjasama sebagai wujud interaksi positif antara penyelenggara penyiaran, pemerintah dan masyarakat dalam membina pertumbuhan dan perkembangan penyiaran nasional” (pasal 1).

Soal kepemilikan silang dalam industri media, sudah diatur dalam UU Penyiaran 1997 ini lewat peraturan bahwa: “Pemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta, baik yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hokum maupun yang mengarah pada pemusatan di satu tempat atau di satu wilayah, dilarang.” (pasal 13 ayat 1) Selain juga diatur bahwa “Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta dengan perusahaan media cetak dan antara Lembaga Penyiaran Swasta dengan Lembaga Penyiaran Khusus, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.” (pasal 13 ayat 2).

Sebelum UU ini berlaku efektif, kemudian pergantian kekuasaan membuat UU ini menjadi mandul. Dalam masa pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Oktober 1999) UU Penyiaran ini tak banyak disinggung-singgung. Baru setelah para penyokong kebebasan pers berhasil mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan atas kebebasan pers, maka diskusi tentang nasib UU Penyiaran mulai kembali diperhatikan. Ketika UU ini disahkan pada tahun 1997, nyaris tak ada perlawanan yang besar dari kalangan industri media, karena Negara masih mendominasi kegiatan industri media, lewat perijinan, sensor dan alat represi lain. Namun setelah melihat bahwa Pers bisa menghasilkan UU yang lebih liberal, maka sejumlah pejuang kebebasan pers berharap situasi yang sama akan juga terjadi dalam UU Penyiaran yang mendatang.

Sejak saat itu barulah terjadi usaha-usaha untuk merevisi UU Penyiaran, terutama karena posisi dominan Negara hendak dipatahkan, dan lebih memberikan jaminan atas kebebasan menjalankan aktivitasnya.

Namun justru dalam situasi yang transisi ini maka ada banyak kepentingan yang saling berjalin di situ dan perlu kehati-hatian dalam menangkap berbagai kepentingan yang saling bekerjasama di dalamnya. Dalam kasus revisi UU Penyiaran ini, akan terlihat berbagai interests yang saling berbeda, ingin mempengaruhi munculnya UU Penyiaran yang baru, mulai dari kepentingan yang hendak melindungi kepentingan publik dari siaran televisi, kepentingan yang membela ide kebebasan pers, kepentingan dari kalangan pengusaha media, dan kepentingan yang hendak mempertahankan dominasi negara dalam pengaturan soal penyiaran. Namun anehnya, kepentingan yang mencoba untuk bersikap kritis terhadap kepentingan modal tak banyak mencuat, bahkan ada kesan bahwa kekuatan kapital atau modal dianggap bisa menandingi kekuatan negara, dan dengan demikian kekuatan modal bisa bertindak secara lebih demokratis. Dalam kenyataannya tidak otomatis kekuatan modal akan bertindak lebih demokratis dan akan memberikan perlindungan kepada kepentingan konsumen atau masyarakat luas, ataupun membela kepentingan buruh dalam industri media itu sendiri. Namun rupanya dua hal ini dilupakan oleh banyak pihak ketika membahas soal revisi UU Penyiaran tersebut.

Ada beberapa kelompok yang tergolong aktif memajukan ide revisi UU Penyiaran, bahkan menyodorkan draft RUU yang baru, yaitu misalnya MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia), lalu Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Forum Televisi Swasta (Media Indonesia 19 April 2000) DPR RI, PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Nasional Indonesia), dan lain-lain. Selain itu ada juga kelompok lain yang mendorong penggantian UU Penyiaran ini seperti kelompok karyawan RRI (Kompas 10 Mei 2000) dan TVRI.

Usulan revisi UU Penyiaran ini pertama kali dilakukan oleh 26 anggota DPR dari delapan fraksi yang berbeda, mengusulkan hak inisiatif DPR untuk merevisi UU Penyiaran tahun 1997 tersebut pada bulan Juni 2000. Sejak saat itu, kemudian berbagai kelompok melakukan draft RUU baru menurut versi masing-masing. Kelompok televisi swasta membuat draft yang intinya hendak menyatakan bahwa televisi swasta harus independen dan pemerintah tidak perlu campur tangan seperti di masa lalu (Media Indonesia 27 Juni 2000). Kelompok MPPI mengklaim bahwa mereka telah menyiapkan revisi UU Penyiaran sejak bulan Maret 1999 (Suara Karya 9 Juni 2000).

Komisi Penyiaran Indonesia

Ada lima hal yang dipermasalahkan oleh berbagai kelompok ini atas draft RUU yang diusulkan oleh pihak DPR. Pertama, yang menyangkut soal kewenangan yang demikian besar dari kelembagaan yang disebut sebagai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai ganti dari konsep BP3N dari UU yang lama). Banyak kelompok menduga bahwa KPI bisa menjadi kelembagaan yang demikian berkuasa dan menjadi representasi dari kekuasaan negara kembali. Oleh karena itu berbagai kelompok mati-matian berusaha menolak gagasan peran dominan negara dalam revisi UU ini. Kedua, adalah yang menyangkut soal kepemilikan silang media. Dalam RUU versi DPR disebutkan bahwa kepemilikan silang media, adalah hal yang terlarang. Ketiga adalah yang menyangkut soal pengaturan frekuensi. Ada perdebatan besar, apakah pengaturan frekuensi dilakukan oleh pemerintah ataupun KPI. Lalu Keempat adalah perdebatan soal kelembagaan yang diakui eksistensinya sebagai lembaga penyiaran. Kelima, RUU ini dianggap banyak memberikan ancaman dalam bentuk hukuman administrative hingga pidana kepada lembaga penyiaran yang tidak menaati berbagai peraturan tersebut. RUU ini hanya mengakui dua jenis lembaga penyiaran; yaitu lembaga penyiaran pemerintah dan swasta. Sementara itu lembaga penyiaran khusus atau komunitas, tidak diakui sebagai kelembagaan penyiaran.

Lima isu ini sekaligus akan menunjukkan betapa beragam kepentingan yang saling bertarung dalam perumusan UU yang baru, dimana di dalamnya ada kepentingan pemerintah untuk terus menjaga dominasi dan kontrolnya baik secara teknis maupun terhadap isi dari lembaga penyiaran tersebut (walau gagal dalam pelaksanaannya, karena secara resmi kelembagaan bernama Departemen Penerangan yang menjadi apparatus ideology dan ekonomi telah dibubarkan sejak akhir tahun 1999), kepentingan pemilik modal, kepentingan karyawan lembaga penyiaran negara, kepentingan kelompok masyarakat minoritas atau kelompok masyarakat tertentu, dan terakhir adalah kelompok yang mewakili konsumen media.

Di sini akan terlihat bahwa kepentingan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kepentingan modal mendapat tentangan keras dari kalangan pemodal sendiri, dan sebagian dari mereka berdalih bahwa pembatasan ruang gerak ‘dunia penyiaran’ (atau sebaiknya: dibaca industri atau kalangan pemodal di bidang penyiaran) adalah membatasi kebebasan pers, atau berdalih di balik ‘sinergi yang merupakan keharusan dalam industri media’. Kalangan pemodal dengan cerdik memanfaatkan momen peralihan kekuasaan ini dengan berkampanye menolak campur tangan yang besar dari pemerintah, namun di sisi lain sebenarnya mereka tidak sedang berkampanye soal kebebasan pers ataupun demokratisasi media, tetapi akses yang lebih luas bagi kepentingan modal yang mereka miliki dan akses yang lebih luas untuk penetrasi kapital ke berbagai wilayah di Indonesia lewat beragam jenis industri media yang kini berkembang. dilanjutkan ke part 2.....

0 comments:

Poskan Komentar