Senin, 22 Maret 2010

Sejarah Hukum Media Penyiaran di Indonesia

Sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri.
Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Sejarah media penyiaran sebagai suatu industri dimulai di Amerika. Dengan demikian, mempelajari sejarah media penyiaran dunia, baik sebagai penemuan teknologi maupun industri nyaris hampir sama dengan mempelajari sejarah penyiaran di Amerika Serikat.
Sejarah media penyiaran di Indonesia
Pada tahun 1911, Angkatan Laut Kerajaan Belanda pertama kali mengoperasikan fasilitas radio komunikasi di Sabang, pulau paling barat dari wilayah Indonesia. Fasilitas radio ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengatur lalu lintas kapal laut yang melintas Selat Malaka, jalur perdagangan yang sangat sibuk pada waktu itu.
Setelah perang dunia pertama usai, tepatnya pada tahun 1925, di Jakarta berdiri Batavia Radio Society atau Radio Batavia Vereniging (BRV), sekelompok broadcaster yang mulai mengudarakan siaran tetap berupa pemutaran musik barat. Lahirnya BRV inilah yang mulai mengawali keberadaan radio siaran di Hindia Belanda (Indonesia)
Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itu radio siaran yang ada dihentikan. Kemudian Jepang mendirikan lembaga penyiaran baru yang dinamakan Hoso Kanri Kyoko dengan cabang-cabangnya di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogjakarta, Surakarta, Surabaya, dan Malang. Kedelapan stasiun daerah inilah yang kemudian menjadi embrio pendirian Radio Republik Indonesia (RRI). Pada sebuah pertemuan di Jakarta pada 11 September 1945 RRI didirikan oleh pemerintah Indonesia
Menengok sejarah RRI berarti mencermati kembali sejarah masa awal kemerdekaan Indonesia. Radio mempunyai peran sentral dalam mengampanyekan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 kepada dunia. Berkat peran radio inilah masyarakat dunia mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia , dan dukungan-pun segera mengalir dari negara-negara tetangga. Sejarah ini diukir oleh para angkasawan (penyiar radio) Ronodipuro dan Bachtar Lubis, dengan keberaniannya yang luar biasa mengudarakan naskah proklamasi dan mempropagandakan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terus menerus dari waktu ke waktu, mulai dari pukul 19.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945.
Sejarah media penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1962. Hari itu, Televisi Republik Indonesia (TVRI) lahir dan untuk pertama kalinya beroperasi. Dengan pemancar berkekuatan 100 watt, siaran pertama dilakukan untuk menyiarkan peringatan ulang tahun ke 17 proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta.
Pada awalnya TVRI adalah proyek khusus untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games ke 4 di Jakarta. Siaran TVRI sehubungan dengan Asian Games dikoordinir oleh Organizing Comitte Asian Games IV yang dibentuk khusus untuk event olah raga itu, di bawah naungan Biro Radio dan Televisi Departemen Penerangan. Mulai 12 November 1962 TVRI mengudara secara reguler setiap hari. Pada 1 Maret 1963 TVRI mulai menayangkan iklan seiring dengan ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum yayasan melalui keputusan presiden RI nomer 215 tahun 1963. Namun pada tahun 1981 dengan berbagai alasan politis TVRI tidak diijinkan lagi menayangkan iklan. Mulai tahun 1988 TVRI mulai mendapat teman dalam Sejarah penyiaran di Indonesia. Pemerintah telah mulai mengijinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia, RCTI (1988), SCTV (1989), TPI (1990), ANTV (1993), INDOSIAR (1995), dan sebagainya .

Pengertian Siaran dan Penyiaran
Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis, terutama dalam mengembangkan kehidupan demokratis.
Penyelenggaraan penyiaraan tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien. Beberapa prinsip dasar teknis penyiaran yaitu jenis-jenis layanan siaran yang umumnya digunakan saat ini yang meliputi pengertian mengenai radio AM, radio FM, radio gelombang pendek (SW), televisi VHF dan televisi UHF. Namun sebelumnya perlu terlebih dahulu memahami pengertian singkat mengenai siaran, penyiaran dan hal apa saja yang menjadi syarat terjadinya penyiaran
Kata ‘siaran’ merupakan padanan dari kata broadcast dalam bahasa Inggris. Undang-undang Penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
Sementara penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting memiliki pengertian sebagai: kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
Dengan demikian menurut definisi di atas maka terdapat lima syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran. Jika salah satu syarat tidak ada maka tidak dapat disebut penyiaran. Kelima syarat itu jika diurut berdasarkan apa yang pertama kali harus diadakan adalah sebagai berikut:
1. Harus tersedia spektrum frekuensi radio
2. Harus ada sarana pemancaran/transmisi
3. Harus adanya perangkat penerima siaran
(receiver)
4. Harus adanya siaran (program atau acara)
5. Harus dapat diterima secara serentak.


Beberapa Istilah Dalam Dunia Penyiaran
Sebelum membahas mengenai sistem penyiaran ada baiknya perlu memahami beberapa istilah yang terkait dengan organisasi penyiaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Penyiaran yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002).
Pertama, ‘lembaga penyiaran’ ; adalah penyelenggara, penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian lembaga penyiaran adalah sama dengan penyelenggara penyiaran.
Kedua, ‘jasa penyiaran’ yang dalam UU 32/2002 terbagi atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi sebagaimana ketentuan pasal 13: “Jasa penyiaran terdiri atas: a) jasa penyiaran radio dan; b) jasa penyiaran televisi”. Undang-undang tidak memberi definisi mengenai apa yang dimaksud dengan jasa penyiaran, dan apa yang membedakannya antara lembaga penyiaran dan jasa penyiaran.
Ketiga, ‘stasiun penyiaran.’ Juga tidak terdapat definisi mengenai hal ini. Istilah stasiun penyiaran hanya muncul ketika undang-undang pasal 31 menjelaskan bahwa “lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal”.
Dengan demikian terdapat empat istilah dalam Undang-undang Penyiaran yaitu: lembaga penyiaran, penyelenggara penyiaran, jasa penyiaran dan stasiun penyiaran. Adanya empat istilah ini agak membingungkan dan terkesan berlebihan, tidak jelas kapan harus menggunakan salah satu istilah itu dan kapan harus menggunakan istilah yang lainnya karena pada dasarnya semuanya mengacu pada pengertian yang sama. Suatu lembaga penyiaran sudah tentu akan menyelenggarakan siaran dan menawarkan jasanya ke berbagai pihak (utamanya pemasang iklan), dan setiap lembaga penyiaran sudah pasti memiliki stasiun penyiaran.
Di Amerika Serikat, ke-empat istilah tersebut dirangkum hanya dalam satu istilah yaitu broadcast station atau stasiun penyiaran. Head-Sterling (1982) mendefinisikan stasiun penyiaran sebagai: “an entity (individual, partnership, corporation, or non-federal governmental authority) that is licensed by the federal government to organize and schedule program for a specific community in accordance with an approved plan and to transmit them over designated radio facilities in accordance with specified standars”. Artinya: “suatu kesatuan (secara sendiri, bersama, korporasi, atau lembaga yang bukan lembaga pemerintahan pusat) yang diberi izin oleh pemerintah pusat untuk mengorganisir dan menjadwal program bagi komunitas tertentu sesuai dengan rencana yang sudah disetujui dan menyiarkannya untuk penerima radio tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan”.
Definisi ini memberikan pengertian yang menunjukkan unsur-unsur elemen stasiun penyiaran yang mencakup atau meliputi: kepemilikan, perijinan, fungsi, kegiatan menyiarkan (transmisi), bahkan juga sasaran siaran (target audien) yang ingin dituju. Definisi ini juga menunjukkan bahwa suatu stasiun siaran dapat dikelola oleh perorangan atau bersama-sama atau dikelola perusahaan atau lembaga tertentu.

Undang-undang penyiaran tampaknya menggunakan istilah ‘stasiun penyiaran’ khusus untuk menekankan pada aspek teknik yaitu segala hal yang terkait dengan pemancaran sinyal siaran atau transmisi padahal stasiun penyiaran tidaklah selalu melulu terkait dengan masalah teknis penyiaran semata sebagaimana pengertian yang diberikan Head-Sterling tersebut di atas.
Istilah lain yang sering digunakan adalah ‘media penyiaran’. Istilah yang terakhir ini tampaknya lebih bisa diterima karena memiliki pengertian yang luas yang meliputi organisasi, kepemilikan, perijinan, fungsi, kegiatan dan sebagainya. Khusus dalam konteks ilmu komunikasi, istilah media penyiaran tampaknya lebih cocok karena media penyiaran merupakan salah satu media atau channel untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Mereka yang ingin mendirikan stasiun penyiaran harus terlebih dahulu memikirkan untuk membuat perencanaan stasiun penyiaran seperti apa yang akan didirikan.

Lembaga lembaga Penyiaran
Dalam UU RI No. 32 tahun 2002, pada pasal 13 ayat 2 ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh:
1. Lembaga penyiaran swasta
2. Lembaga penyiaran publik
3. Lembaga penyiaran komunitas
4. Lembaga penyiaran berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia , yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
= Lembaga penyiaran berlanggan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi media, atau media minformasi lainnya.
= Lembaga penyiaran berlanggan terdiri dari: Lembaga penyiaran berlanggan melalui satelit; Lembaga penyiaran berlanggan melalui kabel; dan Lembaga penyiaran berlanggan melalui terestrial.
= Pembiayaan Lembaga penyiaran berlanggan berasal dari: a. Iuran berlanggan; b. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran
=Lembaga penyiaran berlanggan melalui kabel dan melalui terestial harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memeliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI )
Hadir pertama sekali pada tahun 2002 dengan penuh perjuangan untuk dapat mempertahankan eksistensi televisi lokal, dengan inti perjuangan pada undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, walaupun berat, namun pengesahan UU Penyiaran tersebut merupakan tonggak penting bagi eksistensi televisi lokal, karena merupakan payung hukum resmi dan demokratis bagi penyiaran di tanah air.
Harus diakui, perjuangan untuk eksis tidaklah mudah. Setelah UU penyiaran yang cukup demokratis, kini ATVLI harus dihadapkan dengan persoalan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran yang berpotensi membatasi banyak hal di dunia penyiaran. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran ini dalam realitanya sangat tidak sejalan dengan UU Penyiaran, yang seharusnya di pegang oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ), banyak terpangkas dengan kewenangan Pemerintah yang terlalu besar. Sehingga mengingatkan kita pada jaman orde baru yang serba mengikat dan tak mendapat kebebasan dari pemerintah.
Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bersama. Televisi lokal merupakan salah satu kebanggaan masyarakat daerah, untuk itu sudah saatnya kita bersama-sama melahirkan solusi untuk mempertahankan kebanggaan masyarakat ini.
Televisi Lokal yang hadir dengan spirit otonomi daerah, sangat di rasakan dampak kehadirannya sebagai warna baru dunia penyiaran tanah air. Berbagai daerah selama ini di sadari kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut. Dibungkus dengan kemasan lokal yang kental, televisi lokal selalu berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat dengan kearifan lokal yang berbeda-beda.
Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan lainnya tentunya menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat tersebut, demi optimalisasi pembangunan setempat. Termasuk diantaranya harapan atas peluang pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi daerah.

Dinamika
Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), wadah tempat bernaungnya sejumlah stasiun televisi yang berdaya jangkau siar lokal (daya jangkau siaran maksimum dalam satu propinsi/kota).
Adapun televisi-televisi lokal tersebut adalah TV-Banten, Bali TV, TV-Surabaya, Riau TV, Lombok TV, TV Papua, Deli TV dan TV-Maluku Utara. Di bantu oleh beberapa orang ahli di bidang komunikasi dan penyiaran, televisi-televisi lokal tersebutpun membawa komitmen bersama yakni televisi lokal sebagai wujud spirit otonomi daerah yang bermartabat untuk persatuan Indonesia. Dan Bali, merupakan daerah yang di pilih menjadi tempat pendeklarasian ATVLI.
Sedangkan Jakarta ditunjuk sebagai daerah tempat kantor perwakilan ATVLI, dimana operasional sehari-hari ATVLI dilakukan. Penunjukan Jakarta adalah karena lebih strategis dalam hal operasional koordinasi seluruh stasiun televisi anggotanya, disamping juga untuk lebih memudahkan sejumlah urusan ataupun birokrasi yang kebetulan banyak terletak di ibukota negara.
Tugas ATVLI adalah menjalankan program kerja ATVLI, yang antara lain intinya adalah di bidang advokasi media, membangun kemitraan dengan semua pihak, mensosialisasikan anggota baik untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis, dan beberapa program yang tak kalah penting lainnya.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah proses hadirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, yang merupakan payung hukum bagi kemerdekaan televisi lokal.
Pembahasan yang cukup panjang selama kurang lebih tiga tahun, membuat undang-undang yang digodok dengan susah payah oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan seluruh elemen masyarakat, ternyata membuahkan hasil yang baik. Salah satunya, pengakuan atas media penyiaran lokal dan komunitas yang tertuang dalam pasal di UU tersebut sehingga praktis menjadi nilai lebih dan merupakan sejarah baru bagi dunia penyiaran kita. Sehingga tak berlebihan rasanya jika pertumbuhan media yang cukup pesat dalam area reformasi saat ini menjadi pendamping utama masyarakat kita untuk mewujudkan proses demokratisasi yang sesungguhnya . Sebab, media merupakan salah satu pilar kekuatan republik ini. Dan televisi lokal pun menjadi salah satu unsur penegak pilar tersebut.
Untuk itu, karena terlahir dari rahim masyarakat, maka ATVLI melalui televisi-televisi lokal yang menjadi anggotanya-pun berupaya untuk selalu membangun bersama masyarakat, tak terkecuali hingga pelosok negeri ini. Dan mempertahankan upaya membangun bersama masyarakat, termasuk kemitraan dengan semua pihak itulah yang menjadi komitmen ATVLI berikutnya. Sebab, jika tidak dengan kekuatan bersama masyarakat, mustahil televisi lokal dapat mengatasi segala rintangan dinamika jaman yang jelas-jelas telah menanti di depan mata. Namun, refleksi kehadiran televisi lokal di tengah masyarakat Indonesia yang menghormati pluralisme, menjadi penting dalam langkah ke depan.
Sejak dideklarasikan pada 26 Juli 2002 di Bali, banyak dinamika yang di alami oleh ATVLI. Hadir dengan spirit otonomi daerah untuk persatuan bangsa, tentunya harus senantiasa memegang teguh komitmen pemberdayaan untuk bangsa. Dari pertama kali lahir (2002) dengan beranggotakan 7 (tujuh ) stasiun televisi lokal, saat ini (2008) ATVLI telah memiliki anggota sebanyak 29 (dua puluh sembilan) stasiun televisi lokal komersial, yang berada dari ujung barat hingga timur Indonesia. Stasiun-stasiun televisi swasta lokal tersebut adalah: Riau TV, Batam TV, SriJunjunganTV-Bengkalis, JAKTV-Jakarta, Jogja TV, TV Borobudur-Semarang, JTV-Surabaya, Bali TV, Lombok TV, Publik Khatulistiwa TV-Bontang, Gorontalo TV, Makassar TV, Terang Abadi TV-Surakarta, Bandung TV, O’ Channel-Jakarta, Space Toon TV Anak-Jakarta, Cahaya TV-Banten, Megaswara TV-Bogor, Cakra TV-Semarang, Cakra Buana Channel-Depok, Pal TV-Palembang, Kendari TV, Tarakan TV, Manajemen Qolbu TV-Bandung, Ratih TV-Kebumen, Ambon TV, Sriwijaya TV-Palembang, Aceh TV dan Padjadjaran TV-Bandung.

0 comments:

Poskan Komentar