Jumat, 01 Januari 2010

Komunalisme dan Individualisme Masyarakat Indonesia

Saat kampanye Pilpres lalu, masyarakat disuguhi perdebatan antara kebijakan ekonomi neo-liberal dan ekonomi kerakyatan. Oleh banyak pihak, pengkutuban konsep ekonomi ke dalam dua istilah ini dipandang tidak tepat, karena sejak dulu pemerintah Indonesia tidak pernah menerapkan salah satu dari keduanya. Meski demikian, perdebatan ini menyiratkan sebuah dikotomi antara kebijakan yang berorientasi populis dan yang menekankan pasar. Lebih jauh lagi, keduanya merepresentasikan pandangan yang menekankan kepentingan komunal dan kebebaan individu. Oleh pesaingnya, rezim SBY dinilai mengutamakan pasar dan mengabaikan kepentingan masyarakat miskin.

Beberapa waktu sebelumnya, masyarakat juga menyaksikan perseteruan keagamaan yang berpangkal pada dikotomi antara kebebasan beragama atau berkeyakinan dan keharusan mengikuti institusi agama yang mapan. Kasus yang paling menonjol adalah penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah dan penangkapan kelompok Eden, yang dua-duanya dianggap sesat oleh otoritas agama Islam, yakni MUI. Tidak seperti dalam kebijakan ekonomi, pemerintah dipandang lebih membela institusi agama yang mapan dengan melarang Ahmadiyah sambil membawa kelompok Eden ke pengadilan. Dalam hal ini, rezim SBY dianggap mengabaikan hak-hak individu untuk memilih keyakinan keagamaan yang dijamin dokumen hukum internasional.

Perdebatan antara kepentingan individu dan kelompok sudah muncul jauh sebelum kejadian-kejadian ini mengemuka. Untuk mengevaluasi sejauhmana masyarakat bersikap terhadap orientasi nilai-nilai komunal dan individual.

0 comments:

Posting Komentar