Kamis, 03 Desember 2009

Pengawasan Persaingan Dalam Ekonomi Pasar

Apa yang menjadi tuntutan utama masyarakat terhadap pemerintahan yang mereka pilih? Besar kemungkinan jawabnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran. Didalam suatu system pemerintahan yang demokratis, mewujudkan harapan inilah yang menjadi salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan, sebagai konsekuensi proses pemilihan yang demokratis. Masyarakat yang menganggap telah mendelegasikan hak-hak mereka, melalui proses pemilihan umum yang demokratis, merasa wajar memiliki harapan atas peningkatan taraf hidup, yang akan diwujudkan oleh pemerintahan yang mereka pilih.

Sudah barang tentu upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seperti yang diidam-idamkan oleh masyarakat tersebut taklah mudah dan tidak akan tercapai jika tak ada proses pembangunan, yang akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi yang lain, proses pembangunan yang melibatkan para aktor ekonomi pun mensyaratkan suatu kondisi kondusive, misalnya dengan penyediaan sarana, prasarana, dan peraturan atau perundang-undangan yang mendukung. Beberapa factor ini diperlukan guna lancarnya mereka melakukan interaksi ekonomi.

Dari proses pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tercipta lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan memberikan pemasukan kepada pemerintah dari pemungutan pajak.

Di sisi yang lain, para pelaku ekonomi tentu selalu berupaya untuk mencapai pengembangan usaha semaksimal mungkin. Memaksimalkan potensi yang mereka miliki adalah suatu logika wajar dari dunia usaha, sehingga mereka dapat segera meraih keuntungan, yang telah mereka perhitungkan saat berinvestasi.

Akan tetapi, acap kali upaya mengejar keuntungan tersebut melahirkan praktek-praktek curang di dalam dunia bisnis, seperti monopoli, kolusi, atau dumping. Terlebih lagi saat praktek curang tersebut bertemu dengan rezim pemerintahan yang korup dan sarat dengan kolusi ataupun nepotisme. Sehingga tuntutan masyarakat akan kesejahteraan dan kemakmuran pun hanya menjadi sekedar mimpi saja.

Pada kenyataannya, dua kepentingan ini tidak harus saling bertolak belakang. Dengan pengelolaan yang baik, yang dilakukan oleh pemerintahan yang bersih, dua kepentingan ini bahkan bisa saling menunjang.

Pemikiran inilah yang boleh jadi melandasi pemerintah Indonesia untuk melahirkan sebuah peraturan mengenasi dunia usaha yang tertuang dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diudangkan oleh pemerontah pada 5 Maret 1999. dan untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut pemerintah pun membentuk suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang disahkan dengan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999.

Ide yang serupa mungkin pula melandasi berbagai pembuatan UU anti monopoli atau UU Persaingan di negara lain. Melalui Sherman Act dari tahun 1890, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mempunyai UU Persaingan yang memenuhi kondisi negara industri modern.

Latarbelakang pembuatan UU Jerman tentang Hambatan Persaingan pada tahun 1958 juga memiliki tujuan yang sama. Bagi pencipta UU tersebut, Ludwig Erhard, Menteri Perekonomian Federal Jerman yang pertama sejak Perang Dunia II, UU ini merupakan konstitusi yang mendasari ekonomi pasar sosial. Melaui UU ini Erhard juga memperhatikan kontrol terhadap kekuasaan ekonomi dan terwujudnya tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu kemakmuran bagi semua anggota masyarakat.

Dengan demikian UU Persaingan memang diciptakan sebagai antisipasi perkembangan ekonomi pasar. Akan tetapi acapkali UU Persaingan ini mendapat reaksi yang negatif dari perusahaan-perusahaan setempat, yang selama ini mendapat fasilitas dan kemudahan dari pemerintah.

Tanpa adanya UU Persaingan maka kartel dan persaingan tidak sehat pun akan semakin terpelihara, Sehingga pada akhirnya yang akan dirugikan dari bentuk persaiangan yang tidak sehat semacam ini adalah konsumen belaka atau pun investor yang sebenarnya ingin melakukan investasi. Banyak terjadi investor yang semula menanamkan modal di suatu negara segera menarik moadl mereka jika dianggap berbagai peraturanyang ada tak memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan kata lain upaya untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal pun menjadi terhambat.

Undang Undang Persaingan yang efektif memang mensyaratkan disiplin tertentu dan penyesuaian diri dengan ekonomi pasar. Akan tetapi dalam jangka panjang persaingan tersebut akan menguntungkan ekonomi seluruh bangsa maupun masing-masing perusahaan. Persaingan akan menimbulkan daya tahan terhdap ekonomi dunia yang semakin menyatu. Dan penting pula menjadi catatan, UU Persaingan akan melindungi perusahaan setempat dari dominasi perusahaan-perusahaan asing.

Sudah barang tentu investor akan melakukan kalkulasi awal berbagai persyaratan investasi yang ada di suatu negara saat akan melakukan investasi. Salah satunya adalah UU Persaingan, yang dianggap dapat membuka pasar bagi semua pihak dan melarang adanya diskriminasi. Para investor juga melihat bahwa adanya UU Persaingan yang dapat berlaku efektif juga akan mengurangi praktek-praktek KKN,

Pentingnya persoalan pengaturan persaiangan ini tercermin dari upaya WTO yang sejak tahun 1980 telah membentuk kelompok kerja yang membahas masalah hokum persaingan bebas dan kartel yang berlaku internasional. Bahkan negara-negara ASEAN juga telah mulai memikirkan mengharmonisasikan UU Persaingan di antara mereka.

Oleh karenanya ada beberapa usulan agar UU Persaingan yang ada di Indonesia sebaiknya bukanlah sekedar undang-undang ekonomi belaka., seperti misalnya UU Perdagangan dan UU Perseroan. Manfaat yang didapat dari UU Persaingan bukan hanya penting bagi sekelompok kecil elitis yang terdiri dari perusahaan besar, pejabat anti monopoli, pengacara ekonomi, professor dan hakim tinggi. UU Persaingan bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi pada suatu negara, kerena memberikan akses terhadap kehidupan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan siapapun kepada semua warga, pengusaha dan konsumen.

Undang-undang Persaingan pun dapat dijadikan sebagai salah satu kunci untuk memasuki persaingan di tingkat global. Satu hal yang perlu diingat, adanya jaminan hukum yang jelas akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi.

Oleh karenanya sosialisasi UU ini seharusnya tidak dilakukan pada lingkup yang sempit saja. UU ini harus disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sekutu utama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah para konsumen dan pengusaha menengah dan kecil, yang diuntungkan dengan adanya UU ini.

Implementasi dari UU persaingan yang dilakukan seara benar tidak hanya akan menguntungkan masyarakat umum saja, akan tetapi pada sasaran jangka panjang dan menengah hal ini akan meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh para oleh para pengusaha. Pada awalnya proses persaingan yang terjadi secara terbuka ini memang dirsakan sebagai obat yang pahit dan kadang dirasakan sebagai gangguan. Akan tetapi tanpa adanya suatu persaingan, sebagai proses mencari masa depan yang lebih baik dan sebagai dorongan dalam kegaiatan sehari-hari, tidak akan ada ekonomi bangsa dan tidak akan ada perusahaan yang mencapai efektivitas maksimal.

0 comments:

Poskan Komentar