Kamis, 03 Desember 2009

Mungkinkah Indonesia Bebas dari Kemiskinan?

Kenaikan harga beras yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia beberapa waktu ini telah menciptakan kecemasan dikalangan masyarakat ekonomi lemah, seperti tahun-tahun sebelumnya , mereka menyikapi keadaan ini dengan mengalihkan konsumsi makanan pokok mereka dari beras ke tiwul, gaplek ataupun nasi aking, yang kesemuanya sebenarnya merupakan pakan ternak. Peralihan konsumsi tersebut mau tak mau harus mereka lakukan demi mempertahankan hidup, dan seperti biasa pemerintah menyikapi hal ini dengan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras yang kemudian diikuti oleh rencana impor beras.

Memang, dalam jangka pendek kebijakan operasi pasar diperlukan dalam menolong warga miskin. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memberikan disinsentif terhadap petani untuk berproduksi. Akibatnya, swasembada padi yang selama ini kita idam-idamkan akan jauh dari kenyataan. Hal ini berdampak kepada tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain, yang sangat membahayakan kelangsungan hidup suatu negara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus sungguh-sungguh menyadari bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah sangat akut. Hal ini dikarenakan peningkatan harga bahan kebutuhan pokok sedikit saja, dampaknya sangat dirasakan oleh mayoritas masyarakat.

Akutnya tingkat kemiskinan di Indonesia dibuktikan dengan data susenas yang dilansir Biro Pusat Statistik per september 2006, dalam data ini disebutkan bahwa angka kemiskinan Indonesia dari bulan Februari 2005 sampai dengan Maret 2006 mengalami peningkatan dari 35,10 (15,97 %) menjadi 39,05 juta (17,75 %) . Padahal, garis kemiskinan (GK) -yang 70 % komponennya merupakan komponen makanan- hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari Rp 129.108 perkapita perbulan menjadi Rp. 152.847,- perkapita perbulan . Dengan penerapan garis kemiskinan tahun 2006 tersebut, jumlah penduduk hampir miskin (1 GK – 1,25 GK) menjadi 13,02 %, penduduk hampir tidak miskin (1,25 GK – 1,5 GK) menjadi 27,84 %, dan penduduk tidak miskin ( > 1,5 GK) menjadi 41,39 %.(Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006)

Padahal, garis kemiskinan versi BPS ini sangat jauh dari ambang batas standar internasional yaitu US$ 1 perorang/hari atau sekitar Rp. 270.000,- perkapita/bulan dengan asumsi kurs Rp. 9.000,- perdollar atau ekuivalen dengan 1,77 GK versi BPS. Jika pemerintah menerapkan standar ini, maka jumlah masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat tajam menjadi lebih dari 58,61 %. Hal ini dikarenakan ambang batas internasional tersebut selain meliputi seluruh penduduk miskin, juga meliputi seluruh penduduk hampir miskin dan penduduk hampir tidak miskin. Apalagi, jika standar umum garis kemiskinan internasional sebesar US$ 2 perorang/hari ditetapkan, maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan sangat menakutkan.

Untuk mengentaskan kemiskinan yang akut ini, ada tiga cara utama -disamping cara utama lainnya- yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu: penetapan standar garis kemiskinan yang tinggi, fokus kepada pembangunan pertanian, dan percepatan perbaikian iklim investasi ke Indonesia.



Perubahan Garis Kemiskinan

Untuk mengentaskan kemiskinan yang akut ini, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah harus benar-benar mengakui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah demikian parah. Oleh karena itu, pemerintah harus memulai merevisi standar garis kemiskinan yang selama ini digunakan. Saat ini, garis kemiskinan tahun 2006 sebesar Rp. 152,847 perkapita/bulan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 114.619,- dan garis kemiskinan non makan Rp. 38.228. Dari data ini dapat dilihat, bahwa pemerintah mengartikan pemenuhan kesejahteraan penduduIndonesia hanya difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan makanan pokok , sedangkan kebutuhan pokok lain sepertinya diabaikan. Padahal dalam era globalisasi ini, seharusnya penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat harus memasukkan komponen kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain secara signifikan dalam penentuan garis kemikinan. Idealnya, kebutuhan akan makanan pokok dalam komposisi garis kemiskinan adalah dibawah persentase 50 %.

Dengan peningkatan standar garis kemiskinan yang layak sebesar US$ 1 perorang/hari -atau jika berani menerapkan garis kemiskinan internasional sebesar US$ 2 – memang akan meningkatkan jumlah penduduk miskin Indonesia secara signifikan, yang mungkin bisa menimbulkan kecemasan dan kemarahan masyarakat Indonesia yang selama ini percaya akan keberhasilan pemerintah menahan laju angka kemiskinan. Tapi, hal ini harus dilakukan sebagai cambuk bagi pemerintah bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia memang sangat jauh dari harapan. Dengan penetapan garis kemiskinan baru ini, keberhasilan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ke depan bukanlah sesuatu yang semu selama ini. Hal ini dikarenakan, sedikit guncangan dalam kenaikan harga bahan makanan pokok tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi penurunan kesejahteraan, mengingat komponen makan bukan lagi menjadi komponen yang sangat mutlak dalam penentuan garis kemiskinan.



Fokus Pada Pembangunan Pedesaan

Selain peningkatan standar garis kemiskinan secara signifikan, pemerintah harus mulai memfokuskan kembali pembangunan sektor pertanian karena mayoritas (63,41%) penduduk miskin tinggal di pedesaan. Untuk memberantas kemiskinan di pedesaan ada beberapa pendekatan.

Pertama, pemerintah harus membangun jalan-jalan yang layak di pedesaan. Hal ini sangat penting agar mobilitas petani untuk menjual hasil usahanya dan membeli kebutuhannya tidak terhambat . Selama ini, banyak penduduk desa yang menjual komoditinya dengan harga rendah kepada tengkulak karena tidak mengetahui perkembangan harga di pasaran, atau malas menjualnya ketempat lain dikarenakan rusaknya jalan sebagai akses penghubung dengan daerah lain sebagai pasar mereka. Di sisi lain, para petani harus membeli kebutuhan mereka lebih mahal dari seharusnya dikarenakan rusaknya jalan menciptakan biaya tinggi bagi para pedagang.

Kedua, petani harus terus didorong untuk melakukan diversifikasi pangan. Hal ini diperlukan mengingat jika salah satu tanaman gagal panen atau harganya jatuh, para petani masih bisa mengandalkan jenis pangan lain sebagai andalan hidupnya.

Ketiga, pemerintah harus melakukan reformasi agrariria untuk sektor pertanian. Hal ini dikarenakan di Indonesia jumlah buruh tani dan petani gurem -yang memiliki tanah kurang dari setengah hektar- relatif sangat banyak, keadaan tersebut jelas-jelas tidak akan merubah keadaan mereka, mengingat dari skala ekonomi produksi pangan tidak akan terpenuhi Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menciptakan distrubusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani mutlak diperlukan.

Keempat, pemerintah harus mendorong penelitian dan produksi pupuk alami yang murah dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan, selama ini petani sangat tergantung kepada pupuk buatan yang tidak ramah lingkungan dan hargaya mahal. Akibatnya, biaya produksi nyaris menyamai pendapatan produksi. Hal ini jelas sangat merugikan petani, dan menciptakan kondusi keterkubangan petani dalam lumpur kemiskinan. Dengan terciptanya pupuk murah, keuntungan petani akan meningkat dan bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan secara layak.



Peningkatan Investasi

Untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan investasi di dalam negeri merupakan salah satu prasyarat yang tak bisa diabaikan. Hal ini dikarenakan, tingginya Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi domestik yang mengalir ke Indonesia akan mempercepat multiplier effect dalam perekonomian yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Namun sayangnya, sejak krisis moneter pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai tingkat yang tinggi seperti sebelum krisis. Hal ini dikarenakan, masih belum berperannya faktor investasi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, selama ini faktor konsumsilah yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Belum maksimalnya investasi dalam pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan sutu hal yang ironis, karena selama ini pemerintah telah berupaya mengundang investor asing untuk berinvestasi. Namun sampai saat ini, aliran investasi asing tidak mengalami peningkatan secara signifikan, ini dikarenakan masih belum kondusifnya iklim investasi Indonesia.

Belum kondusifnya iklim investasi tersebut diperkuat oleh laporan Bank Dunia mengenai Doing Business 2007 yang mensurvei daya saing 175 negara. Dalam survei ini diketahui bahwa biaya memulai dan menutup usaha di Indonesia masih relatif lebih mahal dibandingkan Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina dan negara tujuan investasi lainnya.. Hal ini dikarenakan masih berkembangnya paradigma di kalangan aparat pemerintah, bahwa investor merupakan sapi perahan untuk mengisi pundi-pundi keuangan mereka, tanpa memikirkan bahwa datangnya investor sangat dibutuhkan sebagai katalisator bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jika pemerintah tidak segera membenahi iklim investasi tersebut , maka dikhawatirkan investor tidak saja enggan berinvestasi, malah mendorong investor yang sudah ada -termasuk investor domestik- untuk merelokasi usahanya ke negara lain yang menawarkan berbagai kemudahan dan insentif. Jika ini terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin mandek yang berimbas kepada semakin jauhnya keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Memang, upaya pengentasan kemiskinan ini akan memerlukan waktu yang relatif panjang. Namun, dengan kesungguhan kita semua, terciptanya Indonesia yang bebas dari kemiskinan, bukanlah suatu kemustahilan.

0 comments:

Posting Komentar