Kamis, 03 Desember 2009

MENYOAL KEBIJAKAN SEKTOR RITEL

Perkembangan ritel dalam format pasar modern memang memberikan alternatif belanja yang menarik bagi konsumen. Selain menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga yang mereka berikan juga cukup bersaing dibandingkan dengan pasar tradisional, hal ini dimungkinkan mengingat besarnya kemampuan modal para peritel modern tersebut. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, pasar modern dapat mempersempit jalur distribusi sehingga mampu menawarkan harga yang jauh lebih kempetitif kepada konsumen. Keadaan ini jelas menjadi permasalahan dan membuat risau para pedagang skala kecil.



Permasalahan lain yang timbul adalah dominasi peritel modern terhadap pemasok, terutama pemasok dalam skala Usaha Kecil Menengah (UKM). Masalah ini seringkali dilontarkan pelaku usaha UKM karena ketidakmampuannya untuk melakukan negosiasi dengan pelaku usaha ritel besar yang mempunyai format ritel yang beragam. Isu ini terus berkembang sebagai akibat lemahnya posisi tawar dari pemasok terhadap peritel besar sehingga mengakibatkan perilaku tidak adil kepada pemasok (abuse of dominant position).



Penguasaan modal maupun jalur distribusi yang kuat yang dimiliki peritel besar dapat mempengaruhi kegiatan pesaingnya (secara horizontal) maupun supplier/agen (secara vertical). Dalam bisnis ini terdapat biaya yang diperlakukan oleh perusahaan pengecer modern seperti : kondisi diskon, opening fee, listing fee, rabate/rabat, dan biaya promosi yang nilainya harus dinegosiasikan antar perusahaan pemasok dan perusahaan pengecer modern, atau apabila sebelumnya perusahaan pemasok telah menjual produknya kepada perusahaan peritel lain, maka yang terjadi, produk perusahaan pemasok bisa dikeluarkan dari perusahaan pengecer modern.


Berbagai permasalahan di atas memerlukan regulasi yang tepat sehingga diharapkan akan mampu mengatasi berbagai dampak dari perkembangan dari sektor ritel itu sendiri. Pada saat ini yang terjadi justru berbagai bentuk regulasi yang ada belum dapat mengantisipasi kompleksnya permasalahan yang timbul.




Regulasi Tentang Ritel


Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan dan Pembinaan Toko Modern dan Pasar Modern yang penulis terima, merupakan bentuk regulasi yang mengatur Pasar dan Toko Modern, dengan tujuan agar lebih memperdayakan keberadaan pasar tradisional dan pengecer kecil. Meskipun demikian, dalam RPP tersebut baru diatur mengenai toko dan pasar modern saja dan belum diatur tentang pasar tradisional itu sendiri, sehingga hal ini menyebabkan belum tercapainya tujuan pemberdayaan pasar tradisional dan pengecer tersebut secara efektif. Untuk kedepannya diharapkan RPP ini dapat mengakomodir pemberdayaan pasar tradisional dan pengecer kecil dalam menyikapi kondisi sektor ritel pada saat ini.



Bila dilihat lebih lanjut, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan apabila untuk memberdayakan satu jenis usaha tertentu dilakukan dengan cara membatasi suatu usaha lainnya. Di lain pihak, jenis usaha kecil dan menengah belum dibuatkan aturan secara khusus dalam pembinaan dan penataan usahanya agar dapat meningkatkan daya saing usaha terhadap usaha pasar dan toko modern.



Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu Bagi Penanam Modal, mengatur bahwa Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal Yang Dalam Modal Perusahaan Ada Kepemilikan Warga Negara Asing dan Atau Badan Hukum Asing, selanjutnya disebutkan bahwa untuk sektor perdagangan yang tertutup terhadap kepemilikan warga negara asing adalah jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan kecuali : perdagangan skala besar, seperti : mall, supermarket, departemen store, pusat pertokoan/perbelanjaan, perdagangan besar (distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor), Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan di luar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.



Dalam aturan tersebut penanaman investasi modal asing hanya dibatasi pada perdagangan skala besar dan tertutup bagi perdagangan dalam skala kecil seperti toko modern dan pasar modern skala kecil. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi pasar tradisional dari serbuan pemodal asing, akan tetapi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa telah banyak minimarket asing dengan skala kecil yang telah beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, peraturan tersebut dirasakan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini juga menunjukan bahwa perlu adanya harmonisasi peraturan dengan BKPM sebagai pengawas terdepan bagi masuknya investasi asing ke Indonesia.





Inefisiensi Pengaturan Kemitraan


Pengaturan kewajiban kemitraan dapat menimbulkan persepsi yang beragam terutama dalam implementasi kewajiban bermitra. Apabila tujuan kemitraan tersebut adalah mencakup kemitraan dengan pihak UKM sebagi supplier, hal ini akan lebih efektif apabila aturan ini juga diharmoniskan dengan aturan sub kontrak maupun aturan kemitraan UKM yang terdapat dalam UU Usaha Kecil dan Menengah.



Bentuk kewajiban menerapkan persyaratan perdagangan secara transparan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dalam hal ini, perlu adanya peran regulator untuk mengawasi pelaksanaan peraturan ini sehingga dapat mencapai tujuan kemitraan sesuai dengan tujuan awal pemberdayaan usaha kecil dan menengah.





Revitalisasi Fungsi Pengawasan


Mencermati perkembangan permasalah sektor ritel tidak terlepas dari belum efektifnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam aturan ritel, hal ini berlaku tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga berlaku pada instansi terkait sehingga dibutuhkan harmonisasi terutama dengan Pemerintah Daerah selaku pelaksana law enforcement bagi aturan ritel di wilayahnya.



Dengan berkembangnya sektor ritel, maka pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan investasi. Pemerintah yang pada saat ini belum memiliki regulasi ritel bersifat nasional yang dapat mendukung perkembangan pasar tradisional dan modern yang sekaligus mengawasi perkembangan ritel modern di provinsi/daerah.



Aturan yang telah ada selama ini banyak diabaikan oleh pemerintah daerah, peraturan daerah seringkali bersinggungan dengan peraturan pemerintah pusat. Bentuk aturan yang sedang dibahas saat ini masih belum cukup untuk mengantisipasi permasalahan yang terus berkembang dalam sektor ritel, bahkan kaitannya dalam mengantisipasi masalah daya saing UKM sekalipun!

0 comments:

Poskan Komentar