Kamis, 03 Desember 2009

Mengapa Takut Terhadap Ekonomi Pasar?

Saya kembali mengingat-ingat rekaman video diskusi kampus yang diadakan oleh Freedom Institute pada bulan lalu, Desember 2006, di kampus Universitas Paramadina, Jakarta. Diskusi tersebut menampilkan debat antara Rizal Mallarangeng dari Freedom Institute dan Fajrul Rahman, mengenai liberalisme di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut Fajrul Rahman mengatakan, setelah membaca buku “Membela Kebebasan” mengatakan bahwa semua nilai-nilai liberal yang terdapat dalam buku tersebut dapat ia terima kecuali dalam hal ekonomi, seperti globalisasi dan ekonomi pasar serta privatisasi yang dijelaskan oleh Ari Perdana (CSIS) maupun Chatib Basri (LPEM-FEUI). Ia dapat menerima nilai-nilai liberal yang terkandung dalam persoalan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berorganisasi, hak individu, hubungan negara dengan masyarakat, dominasi negara yang harus dikurangi, demokrasi, pemilihan umum, desentralisasi, otonomi daerah, dan sebagainya, kecuali dalam hal ekonomi pasar, globalisasi, perdagangan, dan kompetisi.

Namun posisi ini bukanlah hak esklusif yang dimiliki Fajrul Rahman semata. Jika kita amati, bahkan dari sisi ideologi yang jelas berseberangan, dalam hal perjuangan demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, maupun tata pemerintahan yang baik, kebebasan pers, dan berkurangnya intervensi negara/pemerintah terhadap masyarakat, posisi yang dimiliki oleh paham liberal bahkan menjadi jargon yang disuarakan oleh kelompok kiri maupun sosial demokrat atau yang mengecam neo-liberal.

Jelas berbeda tatkala berbicara mengenai ekonomi pasar, globalisasi, persaingan, perdagangan bebas, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi.

Saya mencurigai posisi atau sikap tersebut semata muncul karena kondisi proteksionis yang selama ini dijalankan oleh negara, namun ikut pula dinikmati oleh mereka yang mengaku kiri, anti negara, anti perdagangan bebas, anti neo-liberal. Mereka justru ikut menikmati dan selalu berupaya mempertahankan proteksi dan subsidi negara, dan membuat harga menjadi murah, terhadap beberapa komoditi seperti bahan bakar minyak (BBM) misalnya. Sebagai konsumen tentunya kita selalu mengharapkan harga komoditi yang kita butuhkan dengan harga murah. Tetapi tentunya bukan dengan subsidi dan proteksi yang diberikan oleh negara, namun melainkan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat. Dalam persoalan pupuk bagi para petani misalnya, para “pejuang” pembela kaum tani amatlah sangat memperjuangkan hilangnya monopoli pengadaan pupuk, yang membuat produk yang dibutuhkan oleh petani ini langka di pasaran. Namun ironisnya pada saat yang sama mereka meneriakkan diberinya subsidi terhadap pupuk bagi para petani. Apakah mereka tidak memahami monopoli pemasaran pupuk yang selama ini dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi perusahaan-perusahaan pupuk negara seperti Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Pupuk Kaltim, atau Pupuk Petrokimia Gresik?

Para tokoh yang konon anti terhadap ekonomi pasar ini jangan-jangan justru merasa nikmat dan terlena didalam sistem ekonomi, yang justru didominasi oleh negara, yang justru acapkali mereka kritik.

Posisi ini merefleksikan sikap yang anti kompetisi atau persaingan. Menerima nilai-nilai kesetaraan individu, hak asasi manusia, hak berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan lain-lainnya tak harus menerima nilai persaingan atau kompetisi.

Karena ia menjadi hak dasar setiap individu dan warganegara. Namun menerima ekonomi pasar tampaknya menjadi lain. Mau tidak mau mereka juga harus menerima nilai-nilai persaingan yang menjadi soko guru ekonomi pasar. Proteksi yang selama ini dinikmati sama sekali tidak membutuhkan persaingan.


Yang lebih mencengangkan adalah kritik yang dilontarkan terhadap ekonomi pasar maupun liberalisasi ekonomi tanpa memberikan sebuah alternatif yang non liberal solution. Menjadikan Republik Rakyat China, Rusia, maupun Vietnam sebagai contoh tak lagi dapat dilakukan, karena toh mereka telah membuka selebar mungkin negara mereka terhadap sistem ekonomi pasar. China dan Vietnam bahkan telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO).

Mungkin muncul seorang hero baru dari Amerika Latin, Hugo Chavez. Namun apakah ia tak lebih dari seorang populis semata dan tetap membuka negeri bagi ekonomi pasar, investasi Amerika Serikat, dan liberalisasi? Lagi pula baru-baru ini Chavez pun telah menunjukkan belang aslinya, yang tak lebih kurang sama dengan gaya diktator Soeharto, membungkam media yang ia anggap sebagai menyuarakan opini yang berbeda dengan yang ia maui.

Saya teringat dengan ucapan Chatib Basri yang mengatakan bahwa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang acap dicap sebagai sarang Mafia Berkeley sekalipun, toh masih jarang dijumpai ekonom atau pengajar yang pro terhadap ekonomi pasar. Yang ada dan populer justru pemikiran ekonom kerakyatan atau populis. Merefleksikan ironi ini pada tudingan yang acap dilontarkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah banyak dipengaruhi oleh para ekonom yang beraliran pro-pasar, liberalisasi, dan privatisasi, jangan-jangan justru tidak ada ekonom yang pro-ekonomi pasar dan liberal didalam tubuh pemerintahan.

Boleh jadi kesenderungan memberikan cap neo-liberal atau kebijakan ekonomi pro-pasar hanyalah jargon-jargon politis semata, yang mencoba mencari poparitas dengan mengatas namakan pro-rakyat vis a vis pro-pasar. Ekonomi kerakyatan versus ekonomi pasar. Padahal tanpa mereka sadari “pasar” diperlukan bagi berkembangnya ekonomi rakyat. Pengaturan yang berlebihan terhadap pasar justru membuat rakyat semakin sengsara, seperti kasus tata niaga cengkeh dahulu. Intervensi negara dan proteksi, seperti yang diharapkan oleh para pengkritik ekonomi pasar, justru sudah memberikan bukti kegegalanya kepada kita. Lantas mengapa masih mentakuti ekonomi pasar?

1 komentar:

  1. Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
    salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

    BalasHapus