Kamis, 03 Desember 2009

MANAJEMEN SEPARATISME ?

Pada saat ini, paling sedikit terdapat 35 pertikaian besar antar-suku di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir dari tempat yang mereka diami selama ini dan paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam konflik etnis berdarah. Pertikaian semacam ini terjadi baik di Barat maupun di Timur.



Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia sampai Rwanda, dari bekas Uni Sovyet sampai Sudan, dan dari Srilangka sampai Indonesia. Semua pertikaian tersebut bermotif perbedaan etnis.

Buku The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation suntingan David Lake dan Donald Rothchild terdiri atas 15 karangan yang meneliti penyebaran konflik etnis selama 10 tahun terakhir. Kumpulan karangan ini dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing menelaah sebab terjadinya konflik etnis di mana-mana, batas-batas penyebaran, dan cara-cara pengendaliannya.

Dari Mana, Mau Ke Mana?

Suku atau etnisitas diartikan sebagai "identitas bersama atas dasar bahasa, ciri-ciri fisik, persamaan sejarah, tali-temali persaudaraan, daerah, atau budaya". Di antara para pengarang dalam buku ini ada yang menganggap kesukuan bersumber pada ciri-ciri genetik. Perbedaan-perbedaan antar-suku tidak dapat dihindari, karena memang sudah ditakdirkan begitu. Di mana ada banyak suku, di situ pula akan timbul pertikaian di antara mereka yang berbeda. Itu wajar-wajar saja. Mereka yang menganut anggapan seperti ini disebut kaum primordialis.
Pandangan kaum instrumentalis lain lagi. Kesukuan dianggap sebagai alat yang digunakan orang atau kelompok untuk mengejar suatu tujuan yang lebih besar, biasanya dalam bentuk materiil. Konsepsi etnisitas tidak terlalu relevan kecuali apabila diperalat oleh elit politik yang ingin mencapai tujuan tertentu. Pada saat seorang pemimpin meneriakkan slogan kesukuan, maka para anggota suku langsung merapatkan barisan dan bergerak ke arah yang diinginkan oleh pemimpin tersebut.
Akhirnya, kaum konstruktivis beranggapan bahwa kesukuan tidak bersifat kaku sebagaimana dibayangkan oleh kaum primordialis, atau sedemikian mudahnya diperalat oleh elit politik sebagaimana diduga oleh kaum instrumentalis. Etnisitas dapat bersumber pada suatu jaringan pergaulan sosial dan berbagai lapisan pengalaman.

Siapa Takut Siapa?

Kemarahan seperti apa yang dapat mendorong orang-orang yang semula bertetangga kemudian saling menyerang dan membunuh? Bagaimana orang yang sehari-hari bergaul satu sama lain dapat berubah sedemikian rupa sampai mengangkat senjata dan berperang di antara mereka?
Sebab utama pertikaian antar-suku adalah perasaan takut. Apa yang ditakutkan? Hari depan! Di masa lalu, konflik etnis dikira bersumber pada dendam kesumat yang sudah sangat mengakar. Tidak demikian halnya dewasa ini. Sekarang konflik etnis dianggap muncul bila suatu kelompok etnis cemas akan nasibnya di hari depan. Kelompok etnis takut bahwa kelak akan ada paksaan supaya mereka membaur dengan kebudayaan mayoritas. Mereka takut kehilangan identitas sukunya.
Kaum minoritas etnis juga cemas akan keselamatan pribadi serta kelangsungan hidup mereka. Apabila mereka merasa keselamatan hidupnya terancam, mereka akan lari. Apabila hal itu tak mungkin, atau tidak diinginkannya, maka mereka terpaksa bertahan di tempat dan mempertahankan diri. Perasaan tidak aman ini bertambah parah apabila pemerintah pusat lemah dan tak mampu meyakinkan warganya bahwa keadaan mereka aman.

Cemas dan Marah

Dalam suatu masyarakat majemuk selalu ada semacam "kontrak etnis" - suatu kesepakatan tidak tertulis dan berlaku di antara berbagai golongan etnis. "Kontrak" semacam ini mengandung jaminan bagi semua pihak. Ia berfungsi sebagai landasan saling mempercayai di antara golongan. Suatu "kontrak etnis" yang baik, misalnya, menjamin adanya perwakilan politik yang seimbang dalam pemerintahan, hak suara bagi setiap golongan, dan suatu bentuk perlindungan ekonomi tertentu bagi minoritas etnis. "Kontrak" juga menjamin adanya suatu perwakilan yang adil bagi semua golongan dalam kepolisian dan angkatan bersenjata. Bila ketentuan dalam "kontrak" tersebut dilanggar maka akan timbul goncangan dalam rasa aman ekonomi, politik atau fisik suatu kelompok etnis. Kegoncangan tersebut akan menimbulkan ketegangan.
Perasaan tidak aman di bidang ekonomi terkait dengan beberapa hal, terutama yang menyangkut penghasilan, kesempatan kerja, inflasi, dan penanaman modal di daerah penduduk etnis. Apabila memang sudah ada ketegangan etnis, maka peningkatan status ekonomi satu golongan etnis saja, betapapun kecilnya, akan menimbulkan sakit hati di kalangan golongan etnis yang lain. Peningkatan status semacam itu seringkali dianggap sebagai hasil kebijaksanaan pilih kasih pemerintah pusat.
Di lain pihak, kelompok etnis yang lebih berhasil daripada kelompok-kelompok lain mulai merasa dihambat kemajuannya oleh kelompok yang tidak begitu berhasil. Kelompok etnis yang paling buruk nasibnya membenci kelompok etnis yang lebih beruntung dan menganggap diri mereka dieksploitasi. Perasaan diperas ini akan semakin menekan apabila kelompok etnis yang lebih kaya tersebut adalah kelompok "pendatang baru." Perasaan bahwa kesejahteraan suatu kelompok tergantung pada kebaikan hati golongan lain mencerminkan ketidakmampuan menentukan nasib sendiri. Ini mempertajam perasaan geram dan tidak aman.
Suatu kelompok etnis akan merasa dirinya aman bila mereka turut serta secara aktif dalam pemerintahan. Apabila suatu golongan etnis terlalu menguasai pemerintah, maka golongan-golongan lain mempunyai alasan untuk menyangsikan apakah pemerintah akan melindungi kepentingan dan keamanannya. Keadaan seperti ini ditanggapi oleh golongan yang terdesak dengan dua jalan: mencoba merebut kekuasaan dari pemerintah, atau mencoba melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah dengan jalan memisahkan diri. Perasaan tidak aman serupa juga kita temukan dalam keadaan di mana pemerintah terdiri atas berbagai golongan akan tetapi ia, dan kemudian di Kosovo. Kebenaran pengalaman sejarah tersebut tidak terlalu penting; yang penting adalah bahwa sejarah harus bisa disesuaikan dengan sentimen ketidakpuasan masa kini.

Faktor Keamanan

Konsekuensi buruk dari polarisasi sosial dalam suatu masyarakat majemuk adalah tumbuhnya kecurigaan antar-golongan. Jalur komunikasi mulai terputus saat kecurigaan meluas, sedangkan penyebaran kabar bohong seringkali dilakukan secara aktif. Orang tidak lagi dilihat sebagai manusia yang masing-masing menyandang banyak persamaan. Yang menonjol hanya ciri-ciri sukunya dan jurang perbedaan yang semakin melebar. Semakin lama golongan mayoritas semakin melupakan janji mereka untuk melindungi hak-hak golongan minoritas. Pada saat itulah dimulai proses runtuhnya struktur keamanan.
Runtuhnya struktur keamanan mengikuti jejak yang sama seperti tumbuhnya anarki. Dalam keadaan di mana komitmen negara untuk menegakkan keamanan terkesan melemah, golongan-golongan etnis merasa terpaksa untuk menanggung sendiri keselamatan mereka. Untuk tujuan tersebut, mereka merasa perlu mengembangkan kemampuan militer mereka. Saat suatu golongan etnis mulai mempersenjatai diri, pada saat yang sama golongan-golongan etnis yang lain merasa dirinya terancam dan langsung ikut mempersenjatai dirinya. Maka terjadilah semacam perlombaan senjata yang akibatnya sama sekali tidak diperhitungkan.
Tujuan semula mempersenjatai diri adalah agar keselamatan golongan menjadi lebih terjamin. Dengan meluasnya kegiatan mempersenjatai diri di kalangan golongan-golongan lain, tujuan tersebut tidak tercapai, dan ancaman keamanan bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan keadaan sebelum dimulai aksi mempersenjatai diri.
Perlombaan mempersenjatai diri menimbulkan kecenderungan menyerang terlebih dulu golongan lain untuk melumpuhkan kekuatan golongan tersebut. Apabila suatu minoritas etnis merasa dirinya cukup terancam oleh golongan mayoritas, dan merasa bahwa menyerang lebih dulu akan memperbesar kemungkinan menang, maka golongan tersebut akan terdorong untuk memulai konflik bersenjata guna melindungi kepentingan mereka. Begitu pula pertimbangan golongan lain, sehingga perang suku dapat berkobar dengan tujuan sekadar melindungi keselamatan golongan. Yang dicari keselamatan, yang ditemukan justru malapetaka.

Memulihkan Kepercayaan

Untuk mencegah keadaan meruncing ke arah perang suku, Rothchild dan Lake mengusulkan beberapa langkah positif yang dapat ditempuh untuk memulihkan perasaan saling mempercayai antar-golongan. Langkah-langkah berikut bukan jaminan bagi perdamaian suku, juga tidak bermaksud membatasi kemungkinan-kemungkinan lain untuk penyelesaian konflik antar-golongan. Ia sekadar merupakan upaya yang kokoh dalam mengobati penyakit yang terlanjur dibiarkan menjadi parah.

Saling Menghormati

Salah satu landasan kuat untuk membangun kembali hubungan baik antar-golongan etnis adalah pernyataan saling hormat-menghormati secara terbuka. Langkanya sikap nyata saling menghormati tersebut, apalagi penghinaan kasar, merupakan penyebab runtuhnya jaringan saling mempercayai dan bertambahnya rasa takut. Tak mungkin berunding sebelum setiap golongan mengakui adanya kepentingan golongan lain yang sah dan patut ditenggang. Di Bosnia misalnya, orang Serbia secara sengaja merendahkan martabat penduduk Muslim dengan menyebut mereka sebagai "kampungan, dibenci, dan rendah". Pernyataan semacam ini jelas tidak membuat keadaan menjadi lebih baik.

Berbagi Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan faktor penting dalam mengurangi rasa tidak aman golongan-golongan minoritas. Dengan memberikan keanggotaan secara proporsional dalam kabinet, birokrasi, angkatan bersenjata, kepolisian dan pimpinan dalam partai politik terbukalah kesempatan bagi mereka untuk turut serta secara aktif dengan golongan mayoritas dalam melaksanakan upaya bersama.
Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai kebijaksanaan berbagi kekuasaan ini. Ada kemungkinan bahwa golongan-golongan etnis akan menolak dirangkul oleh "pusat". Mereka menyangsikan keikhlasan berbagi kekuasaan yang ditawarkan. Lagipula, berbagi kekuasaan dapat berarti hubungan kerjasama yang erat di antara para pemimpin. Apabila para pihak yang bertikai sudah terlanjur saling menggunakan kekerasan, akan sulit diharapkan kesediaan para pemimpin golongan untuk berbagi kekuasaan.

Pemilu

Pemilu sebagai cara penyelesaian konflik sangat penting bila hasilnya mencerminkan keanekaragaman masyarakat pemilih. Hal ini akan memperbesar kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pemilu memberi kesempatan pada berbagai golongan minoritas untuk berlomba melalui suatu proses yang diatur di luar lingkungan politik kesukuan dan dapat memberi jaminan suara bagi golongan minoritas dalam penentuan kebijaksanaan pemerintah. Sudah tentu hal ini tergantung pada anggapan apakah pemilu dilaksanakan secara jujur atau tidak.
Seperti halnya penyelesaian konflik melalui pembagian kekuasaan, pemilu pun mengandung beberapa masalah. Apabila konflik etnis sudah berlarut-larut, mungkin pemilu saja tidak akan cukup untuk mengatasi pergolakan antar-suku. Barangkali pemilu harus dikombinasi dengan upaya lain seperti federalisme atau koalisi antar-partai guna benar-benar mengatasi perasaan terancamnya golongan-golongan minoritas. Lagipula, selalu ada kemungkinan bahwa dalam pemilu akan terjadi "lelang etnis" (perlombaan merebut massa dengan cara memicu emosi kesukuan) yang justru akan memperuncing keadaan.

Otonomi atau Federasi?

Otonomi daerah atau federalisme juga merupakan sarana yang sangat berguna untuk meredakan konflik. Dengan desentralisasi kekuasaan, orang daerah merasakan bahwa hak mereka untuk turut menentukan kebijaksanaan yang langsung menyangkut kehidupan mereka diperbesar.
Federalisme dan otonomi juga dianggap sebagai cara yang baik untuk mencegah ekses dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Banyak pemimpin masyarakat yang melihat otonomi dan federalisme sebagai langkah pertama kearah separatisme. Pandangan ini keliru. Bila otonomi dan federalisme dijalankan secara ikhlas dan jujur serta bertujuan menambah kebahagiaan sebagian dari bangsa sendiri, ia termasuk upaya yang paling manjur dalam mereda ketegangan etnis dan mencegah separatisme. Daerah justru akan menjurus pada separatisme bila dalil-dalil otonomi tidak dijalankan secara ikhlas dan jujur.
Dalam kasus di mana otonomi daerah dilanggar berkali-kali, di mana pemerintah pusatnya terbukti sudah tidak dapat dipercaya, di mana banyak terjadi penganiayaan dan kekerasan, di situ mungkin sudah tidak ada lagi jalan keluar selain pemberontakan dan pemisahan diri.

Intervensi Asing

Kejadian akhir-akhir ini di Kosovo, Bosnia, dan Rwanda membuktikan bahwa konflik etnis tidak bisa lagi dilihat sebagai masalah dalam negeri. Konsepsi Westphalia -- tentang kedaulatan nasional, yang menganggap bahwa suatu negara tidak perlu mempertanggung-jawabkan kepada pihak luar negeri atas apapun yang terjadi di dalam perbatasan wilayahnya -- semakin lama semakin mendapat tantangan. Hak azasi, misalnya, telah menjadi masalah internasional, dan dalam beberapa peristiwa telah dianggap harus lebih diutamakan daripada kedaulatan nasional.
Dengan robohnya Uni Soviet, dua negara adikuasa yang tadinya terlibat dalam perang dingin tidak lagi suka bersekutu dengan pemerintahan yang biasa meremehkan hak azasi warganegaranya. Dalam kasus-kasus penindasan yang luar biasa terhadap sesuatu golongan etnis, atau dalam kasus genosida (pembantaian sistematis golongan tertentu), masyarakat dunia memainkan peranan yang kian aktif dalam mengesampingkan prinsip kedaulatan negara demi pengakhiran suatu konflik.
Masyarakat dunia, melalui lembaga-lembaga seperti PBB dan NATO, telah mulai menekan negara-negara yang mengalami konflik etnis jangka panjang untuk segera menyelesaikan konflik di dalam negeri mereka. Lembaga internasional tersebut sering bertindak sebagai pihak ketiga guna meningkatkan harkat perjanjian damai yang telah atau sedang dirundingkan. Namun demikian, perlu diakui bahwa keberhasilan peranan pihak ketiga tersebut dalam memecahkan konflik etnis atau mencegah timbulnya konflik-konflik baru agak terbatas.
Sejak runtuhnya tembok Berlin telah lebih dari 90 bentrokan bersenjata pecah di dunia kita ini. Sebagian besar bentrokan itu didorong motif etnis. Dalam periode 1945-1993 hanya 14 dari 57 perang saudara yang berhasil didamaikan melalui perundingan. Lagipula, tercapainya perdamaian melalui perundingan belum menjamin kelanggengannya, selama pelaksanaan ketentuan perjanjian perdamaian belum tuntas. Namun demikian, kebanyakan pemerintahan setuju, paling tidak secara teoritis, bahwa seharusnya ada suatu bentuk pemerintahan internasional untuk membantu penyelesaian konflik dan perlindungan penduduk dari bahaya pembersihan etnis atau malapetaka kemanusiaan lain.

Sanksi atau Juru Damai?

Pihak yang mau mendesak sesuatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kejadian di dalam negerinya yang dikecam oleh masyarakat dunia paling tidak harus punya tiga macam "gigi", yaitu intervensi tanpa kekerasan, intervensi dengan kekerasan dan juru-damai pihak ketiga.
Masyarakat internasional cukup kuat untuk mempengaruhi negara-negara dengan ancaman sanksi ekonomi dan pengucilan dari masyarakat dunia. Dengan demikian, negara-negara yang melakukan tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat internasional akan banyak menderita kesulitan dalam perekonomiannya. Namun demikian, perlu diingat bahwa sanksi-sanksi internasional dalam kebanyakan hal hanya efektif dalam keadaan sosial yang tidak terlalu tegang. Kegunaan sanksi juga terbatas dalam konflik yang bersifat sangat emosional; dalam ketegangan sosial yang tinggi para pemimpin cenderung menganggap sepi sanksi-sanksi yang dikenakan oleh masyarakat dunia.
Apabila sanksi tanpa kekerasan tidak berhasil menyelesaikan konflik atau menghentikan penindasan terhadap suatu golongan etnis tertentu, maka upaya yang tersisa adalah sanksi yang diiringi kekerasan. Penggunaan kekuatan militer dapat mengubah perimbangan kekuatan etnis di dalam negeri. Ini dapat memaksa golongan-golongan etnis untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang masuk akal. Intervensi militer juga menjamin terciptanya kontrak etnis antar-golongan yang baru, walaupun berlakunya hanya selama masa transisi saja. Namun demikian, setiap intervensi militer harus terus diawasi oleh masyarakat internasional supaya tujuan intervensi dapat dibatasi pada tercapainya pemecahan masalah secara damai.
Penyelesaian permasalahan secara tuntas sulit diharapkan dari pihak juru damai. Seorang juru damai pihak ketiga hanya efektif sebagai pembuka saluran komunikasi. Ia bertatap muka dengan masing-masing pihak yang bersengketa dan mengupayakan tercapainya titik-temu dalam pandangan para pihak agar dapat ditentukan sarana mana yang paling tepat untuk mengatasi konflik. Rangkaian perundingan yang dilakukan oleh seorang juru damai pihak ketiga seringkali memberi jalan keluar bagi pihak yang ingin mengakhiri sengketa tanpa kehilangan muka.

Manajemen Konflik

Pencegahan merupakan kebijaksanaan yang terbaik. Cara paling efektif mengatasi konflik etnis adalah menggunakan diplomasi preventif. Masalah harus diselesaikan sebelum ia sempat meluas dan terlepas dari kendali. Kalau polarisasi sosial sudah terlanjur terjadi, kemungkinan dicapainya persetujuan perdamaian melalui perundingan menjadi semakin kecil. Perundingannya pun akan memakan waktu semakin lama.
Pengaturan arus informasi secara cermat sebenarnya dapat mencegah polarisasi dalam masyarakat. Yang harus disalurkan ke dalam jaringan komunikasi adalah informasi yang akurat dan tanpa kandungan prasangka. Pengaturan arus informasi sama sekali tidak berarti menyangkal adanya konflik. Manajemen informasi harus diartikan sebagai penghalau informasi yang berisi label-label, cap-cap, ciri-ciri stereotip kesukuan, dan pemutarbalikan fakta tentang peristiwa yang terjadi. Ini berarti mengutarakan permasalahan secara jujur dan seimbang. Dengan demikian, para penengah pihak luar dapat membantu memulihkan rasa saling mempercayai di antara golongan yang sedang bersengketa.

David A. Lake & Donald Rothchild (eds.), The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

0 comments:

Posting Komentar