Kamis, 03 Desember 2009

Indeks Kebebasan Ekonomi dan Kesejahteraan

Di Kuala Lumpur 12 September 2006 lalu telah diluncurkan Economic Freedom of the World 2006, di sela-sela seminar mengenai perdagangan bebas di Asia. Apa yang dapat dipelajari dari seminar tersebut dan peluncuran buku mengenai indeks kebebasan ekonomi bagi Indonesia?

Yang pertama-tama terlihat cukup mencolok ialah lambatnya Indonesia ikut serta dalam perlombaan membuat perjanjian perdagangan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Singapura, Malaysia dan Thailand sudah menandatangani perjanjian dagang dengan Jepang. Hingga saat ini Indonesia dan Jepang masih dalam tahap perundingan untuk rencana ekonomi yang disebut sebagai Economic Partnership Agreement (EPA). Walaupun EPA diharapkan cakupannya lebih luas daripada perjanjian dagang biasa, Indonesia sudah ketinggalan langkah.

Implikasinya dapat dilihat dalam perspektif perbandingan. Indonesia pasti akan mengalami diskriminasi oleh Jepang jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia atau Thailand ketika berhubungan dagang dengan Jepang. Soalnya sederhana saja, Jepang dan Indonesia belum menandatangani perjanjian dagang bilateral. Sedangkan Singapura, Malaysia dan Thailand sudah menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan Jepang. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia memang sudah berlangsung lama, tetapi jaman terus berkembang dan saat ini kecenderungan yang menguat adalah perjanjian dagang bilateral. Mestinya pihak Indonesia sudah mampu membaca arah tersebut.

Indonesia akan kehilangan kesempatan jika tidak cepat-cepat membuat perjanjian dagang atau dalam skema yang lebih besar, yaitu economic partnership agreement.

Yang kedua, dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand, posisi Indonesia masih cukup jauh tertinggal dalam hal kebebasan ekonomi. Dilihat dari peta yang disebarkan oleh Fraser Institute dari Kanada, Indonesia masih berwarna merah. Itu artinya ekonomi masih sepenuhnya belum bebas. Indonesia berada di urutan 83, sedangkan Malaysia di urutan 53, dan Singapura berada di urutan ke 2. Posisi Indonesia dalam hal kebebasan ekonomi sama dengan Srilanka dan Albania.

Kebebasan ekonomi mengukur empat masalah pokok: (1) pilihan individu, (2) pertukaran yang dimediasi pasar, (3) kebebasan untuk memasuki pasar dan berkompetisi, (4) perlindungan atas hak milik dari gangguan pihak lain.

Lantas apa artinya posisi Indonesia yang jauh terbelakang dibandingkan Malaysia dan Singapura? Indeks ini mengukur kebebasan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun yang paling penting, jika diperiksa secara mendalam akan terlihat bahwa kinerja ekonomi Singapura dan Malaysia jauh lebih baik dari Indonesia, setidaknya jika diukur dari rata-rata pendapatan per kapita. Itu berarti semakin bebas ekonomi, semakin baik tingkat kesejahteraan anggota masyarakatnya.

Investor asing, sebagai salah satu penggerak utama ekonomi, masih enggan masuk ke Indonesia. Apa alasannya? Indonesia masih memiliki dua kelemahan dalam kebebasan ekonomi, yakni masih kuatnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, dan lemahnya perlindungan atas hak milik. Ini yang menjadi salah satu penyebab seretnya aliran masuk investasi asing ke Indonesia. Selain melihat adanya kebebasan pergerakan modal dan barang, investor juga ingin memastikan adanya perlindungan yang memadai atas hak milik.

Ke depan jika Indonesia ingin angka indeks kebebasan ekonominya semakin membaik masih pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang penting ialah memberikan perlindungan yang memadai atas hak milik sehingga ada kebebasan untuk mengambil keuntungan dari hak milik yang dipunyai oleh seseorang atau perusahaan.

Akhir kata, indeks kebebasan ekonomi dapat dipakai sebagai salah satu petunjuk untuk melihat arus investasi asing. Semakin tidak bebas suatu ekonomi, semakin rendah kesejahteraan anggota masyarakatnya. Setidaknya begitulah gambaran umum yang dapat didapatkan setelah menganalisis laporan kebebasan ekonomi.

0 comments:

Posting Komentar