Kamis, 19 November 2009

Konflik Ideologis Antara Nasionalisme Muslim Dengan Nasionalisme Sekuler Tentang Dasar Negara Indonesia

oleh : Hendri Rahman A.

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya akan sebuah ideologi nasional bagi suatu bangsa dan Negara, karena dengan ideologi ini akan memberikan arahan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dan persatuan serta menghadapi tantangan menuju masa depan. Tidak lama sebelum kemerdakaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 agustus 1945, tepatnya dalam sidang BPUPKI, terjadi perdebatan antara kelompok Nasionalis Muslim dengan Nasionalis Sekuler mengenai penerapan bentuk ideologi sebagai Dasar Negara Indonesia. Dimana perdebatan ini memicu konflik yang berpengaruh terhadap pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Dalam perdebatan ideologi ini, perlu diketahui, apa penyebab terjadi perbedaan diantara kedua kelompok tersebut? Siapa saja tokoh-tokoh diantara kedua kelompok tersebut? Bagaimana alasan-alasan yang digunakan diantara kelompok itu? Bagaimana keputusan dan hasil yang disepakati diantara kedua kelompok tersebut?
Terjadi sebuah perbedaan prinsip yang sangat mendasar, Nasionalis Muslim menawarkan Islam sebagai Dasar Negara, mereka percaya bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada pemisahan antara duniawi dan ukhrowi dalam ajaran Islam. Nasionalis Sekuler secara tegas menolak agama sebagai Dasar Negara, dan menawarkan Pancasila sebagai dasar negara mengingat kondisi masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya dan agama. Kelompok Nasionalis Muslim yang diwakili oleh Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso dan Abdul Wahid Hasyim, sedangkan kelompok nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A.Maramis dan Muhammad Yamin, Pada tanggal 22 juni 1945, Kesembilan pemimpin tadi menandatangani Piagam Jakarta yang isinya terdiri dari prinsip-prinsip Pancasila yang dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia.

Teori Fundamentalism dan Rationalism/Secularization cukup relevan dalam menganalisa kasus konflik Ideologis diantara kelompok Nasionalis Muslim dan Nasionalis Sekuler dalam membahas tentang Dasar Negara Republik Indonesia.

Metodelogi yang digunakan adalah dengan pendekatan analisis teori fundamentalism yang mengemukakan sentimen keagamaan yang sangat kuat bahwa Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan komprehenshif dalam mengatur urusan Duniawi dan Ukhrowi. Teori Rationalism/Secularization mengarahkan harus ada rasionalisasi terhadap semua aspek urusan dan pemisahan yang sifatnya dunia dan metafisik (tidak nampak). Teori sekuler ini bisa dikatakan teori netralitas agama, sehingga tidak ada sentimen dan dominasi keagamaan yang mempunyai pengaruh besar.

Penawaran Islam sebagai Dasar Negara dianggap suatu dominasi atas satu agama mayoritas terhadap agama minoritas lain, yang menyebabkan berbagai perdebatan dan penolakan dari pihak lain dengan berbagai kekhawatiran diskriminasi suatu agama minoritas sehingga memicu terhadap perpecahan persatuan bangsa.
Maka dengan kemunculan Pancasila sebagai Dasar Negara diharapkan menjadi suatu Ideologi Nasional yang bisa diterima oleh berbagai kelompok dan kalangan, dikarenakan bangsa Indonesia mempunyai keragaman suku, budaya dan agama. Dengan sikap penuh keterbukaan dan tidak adanya dominasi atas satu agama terhadap agama lainnya mampu menjaga persatuan nasional

Maka dengan diterimanya Pancasila sebagai Dasar Negara, mampu menjadi landasan filosofis yang dibutuhkan bagi Negara Indonesia yang merdeka untuk menampung aspirasi dari berbagai kelompok Multi Agama dan Budaya. Dan menjadi Ideologi Nasional yang perlu diterapkan guna menjaga kesatuan nasional, integritas dan stabilitas kemerdekaan Indonesia.

0 comments:

Poskan Komentar