Kamis, 15 Oktober 2009

Madinah dan Demokratis

KONSTRUKSI MADINAH DAN CIKAL BAKAL MASYARAKAT DEMOKRATIS

Salah satu sumber yang mengurai sejarah pertautan agama dengan negara adalah riwayat kehidupan Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Sebuah kehidupan yang majemuk dengan latar belakang kepemimpinan risalah, meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Atas dasar itulah konsepsi hubungan Islam dengan negara bersifat spiritual sekaligus temporal, agama sekaligus politik, “gereja” sekaligus negara.
Risalah kenabian Muhammad dengan cerita hidpunya pasca hijrah dari Makkah tersimpul dalam klaim bahwa Islam tidak menganut pemisaham antara agama (din) dengan negara (daulah). Muhammad membangun city-state di Madinah yang bersifat ketuhanan. Persoalan-persoalan sosial dan masyarakat tidak jarang diselesaikan dari proses dialog yang intens antara Muhammad dengan para pengikut dan sahabatnya. Proses inilah yang disebut dengan syura, hingga melahirkan sebuah konsep Piagam Madinah, yang antara lain menjamin kebebasan beragama di kalangan warga Madinah. Seringkali preseden ini menjadi bukti bahwa dalam sejarah Islam klasik, terkandung sistem kehidupan dan pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern.
Pasca berakhiran masa kerasulan yang ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad, perlahan sistem pemerintahan memiliki coraknya masing-masing. Aneka ragam persoalan bermunculan dan melibatkan tidak sedikit kekecewaan dari kalangan Muslim atas kepemimpinan khalifah pengganti Muhammad hingga masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Kenyataan inilah yang memunculkan perdebatan tentang sejauh mana pandangan tentang pertautan agama dengan negara berlangsung dalam kehidupan sosial dan politik. Perihal kekecewaan sebagaian umat atas perilaku khalifah memunculkan aspirasi untuk memisahkan agama dengan negara demi menjaga kesucian agama itu sendiri. Sementara pihak lain menganggap bahwa kenyataan itu hanyalah perilaku oknum pemimpin Islam dan tidak mewakili esensi agama itu sendiri.
Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian penguasa Dinasti Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin.
Memang harus diakui, karena kepentingan dan untuk melanggengkan status quoraja-raja Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal. Bahkan di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesankan pemerintahan raja-raja yang korup dan otoriter. Tetapi realitas seperti itu ternyata juga dialami oleh pemeluk agama lain. Gereja Katolik misalnya , bersikap acuh-tak acuh ketika terjadi revolusi Perancis. Karena sikap tersebut kemudian Katolik disebut sebagai tidak demokratis. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh agama Kristen Protestan, diamana pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther Kristen memihak elit ekonomi, sehingga merugikan posisi kaum tani dan buruh. Tak mengherankan kalau Kristen pun disebut tidak demokratis.

Pertautan Kebutuhan dengan Nilai Ideal
Memandang percaturan peran agama dan negara dalam sejarah panjang sejarah Islam, ada satu hal yang tidak berubah, yakni kebutuhan historis yang senantiasa menguak memori-memori dan nostalgia kejayaan Islam klasik yang berbenturan dengan realitas perkembangan zaman. Pada sisi yang terakhir ini tidak bisa dinafikan bahwa sistem politik Islam tidak sekedar nilai ideal, tapi juga sejauh mana pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan sosial.
Berhadapan dengan realitas modern yang majemuk, maka sudah tentu asumsi-asumsi legal dari Islam tersebut harus berdiri berdampingan dengan kebutuhan agama lain. Legalitas Islam pun harus memiliki rujukan hitorisnya yang tak kunjung tegas dipraktikkan Nabi Muhammad saat ia beperan sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin politik.
Oleh karena itu, kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa pertautan agama dengan negara adalah lebih berupa pertautan substansi ketimbang formalitas, seperti halnya kehendak untuk mendirikan negara Islam. Sebab rujukan negara Islam pun tidak memiliki sumber yang jelas dalam sejarah selain variasi kekuasaan yang justru lebih benyak menampilkan sisi buram karakter pemerintahan Islam.
Menurut penulis, kehendak untuk mendirikan negara lebih berupa cita-cita yang sebetulnya dimiliki oleh semua orang. Sebagai cita-cita ia lebih sebagai tujuan ketimbang alat. Instrumen untuk mencapai tujuuan tersebut sangat mungkin dilalui lewat cara-cara demokrasi. Kita mengakui bahwa hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW., setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah merupakan bagi kota hijrah yang sekaligus menunjukkan rencana dalam rangka mengemban misi suci dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah negara.
Namun sebuah tindakan yang a historis jika gagasan tersebut dileburkan dalam konsepsi politik praktis atas nama gerakan politik Islam yang menggambarkan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Merekalah yang cenderung menakankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi dan garis perjuangan.
Gagasan kaum Nasionalis Sekular penting untuk dipertimbangkan tatkala mereka menolak legalisasi ajaran Islam dalam konteks bernegara. Mereka terdiri dari kalangan Muslim dan non-Muslim yang menolak agama menjadi sebagai dasar negara, meskipun mereka bukan sekularis secara pribadi. Mereka lebih membatasi wacana dasar keagamaan sebagai masalah pribadi, tidak untuk menyentuh ruang publik seperti negara.
Memang jika ditilik dari perspektif historis, tidak dinafikan adanya hubungan agama dan negara. Antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara adalah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Namun, diantara keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Karena suatu negara tak mungkin menempuh dimensi spiritual, guna mengurus dan mengawasi motivasi atau sikap batin warga negaranya, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan kepada negara. Suatu lembaga kekuasaan ruhani, atau rahbaniyah dalam Islam dinyatakan tidak dibenarkan. Setiap tindakan yang mengarah ke kekuasaan ruhani atas orang lain adalah tindakan yang mengarah kepada sifat ketuhanan, karena itu dianggap musyrik.
Nilai dan peran negara dan pemerintahan dalam Islam bersifat instrumental, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Tujuan hidup umat Islam bukanlah untuk mendirikan negara, tetapi menuju kepada Tuhan dan kembali kepada-Nya. Pemerintahan atau negara diwujudkan untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat bagi setiap manusia dalam mengembangkan taqwanya kepada Tuhannya. Jadi hubungan agama dan negara adalah masalah etik, bukan spiritual. Negara tidak mengatur dan mencampuri hubungan spiritual warga negara dengan Tuhan. Melalui negara diharapkan tercipta masyarakat etis yang dijiwai nilai-nilai keagamaan. Masalah etis atau prinsip-prinsip hubungan sesama manusia dalam suatu negara diharakan dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, bukan lewat simbolisasi keagamaan.
Eksistensi Islam berlangsung secara hakiki dalam kehidupan, yaitu nilai-nilai dasar dan universal. Dalam konteks ini, hubungan Islam dan negara berada pada wilayah nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua warga negara dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras. Islam dapat berperan dalam mendukung, memberi dan mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kesamaan, kebebasan dalam kehidupan bernegara. Islam, misalnya, dapat merumuskan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Konsep ini memberikan peluang kepada agama untuk menyapa negara. Meski tidak secara formal mengadakan pemisahan peran, namun agama bisa menjadi inspirator bagi aturan-aturan keagamaan.
Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban menegakkan keadilan. Inti dari gagasan didirikannya negara dan pemerintah ialah melindungi warga negara dari kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah negara atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.

Khilafah Islamiyah: Jenuh Berharap pada Demokrasi
Dibalik upaya menawarkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang layak dipakai di era modern, harapan terciptanya masyarakat yang sejahtera tak kunjung tiba. Yang ada hanyalah fenomena semakin besarnya kesenjangan sosial. Dalam konteks inilah persoalan politik terkait dengan persoalan etika dan moral. Demokrasi yang lebih diwarnai kebebasan yang menghasilkan dekadensi moral mengindikasikan pentingnya sistem pemerintahan mengadopsi nilai-nilai keagamaan yang cenderung terlupakan. Argumen inilah yang sringkali diajukan oleh pihak-pihak yang hendak melegalisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial dan politik negara.
Menurut penulis, jika asumsi moral dan etika diajukan, maka kedua dimensi itu pada dasarnya bersifat universal dan dimiliki oleh semua pihak. Kita tidak bisa mengklaim bahwa moralitas hanyalah dominasi ajaran Islam, namun semua ajaran agama menghendaki hal yang sama. Jika pilihan pada sistem negara Islam ditujukan sebagai solusi, maka sama halnya perbedaan agama tidak memiliki tempat untuk diharmati, padahal sistem pemerintahan klasik era Madinah telah menjadikan penghormatan tersebut sebagai simbol bagi demokrasi modern.
Demokrasi tidak sekedar berlangsung pada tataran substansial, ia memiliki cita-cita ideal dengan instrumen yang lebih mengedapankan sikap pengharagaan pada kemajemukan, penghargaan pada hak asasi manusia serta jaminan partsipasi aktif warga negara. Tidakkah karakter tersebut mampu menjamin manusia untuk hidup lebih baik? Jika pada kenyataannya kita belum merasakan hal itu, berarti bukan sistem demokrasi yang perlu dirubah, namun kesungguhan kita dalam berdemokrasi dan kerelaan kita untuk berkorban demi demokrasi.
Apapun pilihan sistem politik yang dianut pada dasarnya bukanlah persoalan, namun sejauh mana gagasan kita diperjuangkan secara baik dan benar. Hal inilah yang ditunjukkan oleh demokrasi yang menghargai pilihan individu. Jika mayoritas bangsa ini lebih memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan tata kehidupan bernegara ketimbang agama, maka kita harus menghormati pilihan tersebut selama diproses secara demokratis. Pun jika pilihan mayoritas rakyat lebih memilih agama sebagai rujukan tata pemerintahan secara simbolik, kita harus menerimanya. Karena itu, semua bergantung pada pilihan individu dan masyarakat.
Oleh karena itu, asumsi negara Islam tidak pada tempatnya untuk memberikan alasan seputar kejenuhan dalam berdemokrasi. Sebab, realitas sistem pemerintahan Islam yang pernah dijalankan dalam sistem kekhalifaan, pun telah menemui kejenuhan dari rakyatnya sendiri.

Islam sebagai Cita-cita
Demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang menuntut adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan yang kaku yang hanya mempertahkan corak klasiknya. Meski pada awalnya, Islam tidak mengenal prinsip demokrasi, namun gagasan universal demokrasi sejalan dengan gagasan universal Islam. Al-Qur’an sendiri tidak secara eksplisit menggambarkan struktur negara tertentu. Hal ini membuat organisasi politik bernafaskan Islam dapat selalu berubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim.
Demokrasi adalah sarana terbaik untuk menggulirkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Demokrasi bisa dipakai untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Karena itu, patut kiranya demokrasi dipertimbangkan untuk dipakai, sebagai sesuai dengan tujuan Islam. Secara historis, dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.
Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.
Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.
Jika dilihat basis empiriknya, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, adalah, amanah, masuliyyah dan hurriyyah.
Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.
Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan demikian, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
Al-‘adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang ekstrim berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.
Al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.
Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah.
Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.
Al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.
Penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyyah), diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.
Al-Hurriyyah adalah kebebasan. Artinya setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.
Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan kongkret di masyarakat.
Pada akhirnya, secara historis, Islam pada dasarnya telah mempraktikkan gagasan demokrasi, meski belum tercatat secara formal sebagai pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang konstitusional, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the governed) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah al-Quran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan tidak bertentangan dengan Islam. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi.
Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-Muslim.
Selain itu, sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan populer. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek partisipatoris ini disebut proses syura dalam Islam.
Hal yang terakhir sebagai cita-cita Islam adalah pemerintahan yang accountable. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di sini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus.

0 comments:

Poskan Komentar